Minggu, 26 April 2015
Tribunnews.com

Putusan Gugatan Pilwali Madiun, Pejabat Pemkot dan Dewan Boyongan ke MK

Senin, 30 September 2013 12:10 WIB

Putusan Gugatan Pilwali Madiun, Pejabat Pemkot dan Dewan Boyongan ke MK
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memberikan pandangannya saat menerima kunjungan dari Badan Pengawas Pemilu dan beberapa tokoh nasional di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/9/2013).Bawaslu berkonsultasi dengan Ketua MK terkait tumpang tindih kewenangan Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan tokoh nasional yang dipimpin Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin terkait gugatan UU Sumber Daya Air. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan wartawan Surya, Sudarmawan

TRIBUNNEWS.COM,MADIUN - Sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun dari fraksi Partai Demokrat boyongan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini menyusul, adanya rencana putusan gugatan sengketa Pilwali Madiun yang disampaikan pasangan Parji-Inda Raya Ayu Miko Saputri (Pari) ke KPU Kota Madiun sebagai penyelenggaran Pilwali dan pasangan Bambang Irianto - Sugeng Rismiyanto (Baris) sebagai pemenang Pilwali 29 Agustus 2013 lalu, bakal diputuskan, Senin (30/9/2013).

Para pejabat yang ikut ke MK itu, diantaranya Walikota Madiun, Bambang Irianto, Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Madiun, Maidi serta seluruh anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Madiun.

Dikofirmasi mengenai keberadaannya di MK, Sekda Kota Madiun berkilah jika dirinya berada di MK. Menurutnya dirinya ke Jakarta untuk berkunjung ke Kementrian Pemberdayaaan Aparatur Negara (Menpan) untuk mengurusi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Padahal, Pemkot Madiun tak memiliki jatah pengadaan CPNS Tahun 2013 ini.

"Saya ke Menpan lihat formasi PNS," katanya kepada Surya(Tribunnews.com Network), Senin (30/9) lewat ponselnya.

Halaman12
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Surya
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas