• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

Karena Hambit Dipidana Arton Berhak Jadi Bupati Gunung Mas

Kamis, 10 Oktober 2013 15:01 WIB
Karena Hambit Dipidana Arton Berhak Jadi Bupati Gunung Mas
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Bupati Gunung Mas Hambit Bintih tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/10/2013). Hambit diperiksa KPK terkait dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, tidak ada yang harus dipersoalkan mengenai keputusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan pemohon, dan memenangkan calon petahana Hambit Bintih-Arton S Dohong, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas.

Harjono, hakim konstitusi mengatakan, jika setelah putusan ditemukan unsur pidana, bupati tersebut bisa diturunkan sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Keputusan yang tidak bisa dilaksanakan itu banyak. Katakan di Gunung Mas, apakah bupati atau calon bupati, setelah putusan kami ditemukan tindakan pidana, dan menjadi alasan sah untuk menurunkan bupati, turunkan saja. UU nomor 32 (UU Pemda)," kata Harjono di MK, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

"Kalau bupati tersangkut, kan wakilnya ada. Dia berhak naik. Jadi enggak usah bingung, seluruhnya sudah jelas kok. Itu kan interpretasi. Aturannya sudah jelas," tuturnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan pemohon dua pasangan calon, yakni Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dan Jaya Samaya Monong-Daldin.

Dalam pertimbangannya, MK menilai unsur pidana yang diduga dilakukan Hambit, adalah ranag pidana dan bukan kewenangan MK. (*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribun Jakarta
0 KOMENTAR
2388432 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas