Jumat, 28 November 2014
Tribunnews.com

ICW: Lima Anggota DPR RI Asal NTT Terkategori Politisi Busuk

Senin, 30 Desember 2013 00:15 WIB

Laporan Wartawan Pos Kupang, Fredy Bau

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Lima orang anggota DPR RI (legislator) asal  Daerah Pemilihan (Dapil) NTT I dan NTT II disebut-sebut masuk kategori politisi busuk. Lima legislator ini, antara lain tiga dari Dapil NTT II, dua dari Dapil NTT I.

Ini merupakan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dibeberkan dalam seminar sehari yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang di Phoenix Kupang, Sabtu (28/12/2013).

Aktivis ICW, Sely Martini, ketika tampil sebagai salah satu pembicara dalam seminar itu mengungkapkan, berdasarkan data dari ICW, secara nasional ada 24 orang legislator yang terkategori politisi busuk, termasuk lima legislator asal dapil NTT.

Sely hanya menyebut inisial kelima legislator itu, namun didesak peserta seminar agar menyebut secara lengkap lima legislator itu untuk diketahui publik. Desakan itu tidak dipenuhi Sely.  Lima legislator asal Dapil NTT, yakni SN, HH, CM, PL dan MM.

Sely mengatakan, untuk menentukan seorang politisi itu terindikasi politisi busuk, dilihat dari lima indikator yang dipakai oleh ICW. Pertama, politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.

Kedua, politisi bekas terpidana kasus korupsi. Ketiga, politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan BK DPR. Keempat, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kelima, politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga KPK.

Menurut John Tuba Helan, politik uang (money politic) sangat dilarang dalam undang-undang, namun dalam prakteknya tidak bisa terhindarkan. "Harus ada pendidikan politik agar rakyat tidak terpengaruh politik uang. Jika rakyat salah memilih koruptor, maka hancur sudah negara ini," katanya.

Pada hakekatnya, lanjut Tuba Helan, ada dua alasan memilih, yakni figur dan isu, tapi dalam praktek, banyak caleg yang kurang mampu dan lebih mengandalkan uang untuk dapat dukungan. "Untuk cegah politik uang, para caleg harus bisa kendalikan diri untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang. Sedangkan kepada masyarakat agar jangan memilih orang yang memberi (uang)," tegasnya.

Salah satu peserta yang diberi kesempatan menyampaikan pandangannya, Tory Ata mengatakan, terkait politik uang, saat ini para caleg  baik yang incumbent maupun yang baru sudah terjebak menjadi politisi busuk.  Karena itu, saran Tory, perlu ada suatu gerakan yang kuat untuk menolak politisi busuk sekaligus gerakan memilih politisi bersih.

Moderator PMKRI Kupang, Romo Leo Mali  mengatakan, ada harapan para peserta seminar sehari ini ikut mendorong gerakan ini sampai pada tingkat konstituen agar pemilih cerdas, pilih politisi bebas korupsi.

Menurut dia, seminar bertujuan melahirkan suatu gerakan untuk mendorong politisi/caleg yang bersih ke dalam parlemen untuk membersihkan lembaga parlemen agar bisa terbentuk lagi sebuah lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan yang bermartabat dan berwibawa.

Romo Leo juga mengatakan, saat ini banyak caleg incumbent mulai bermain proyek dan jadi sinterklas dengan bagi-bagi uang untuk menarik simpati konstituen.  "Berdasarkan data PIAR NTT, di NTT sejak Januari 2013 sampai 31 Oktober 2013 terdapat 135 kasus korupsi yang berakibat pada adanya indikasi kerugian negara Rp 449.851.831.680. Dari 135 kasus ini, ada 470 pelaku  dari berbagai latar belakang, ada 166 anggota DPRD dan 123 pejabat eksekutif," beber Romo Leo.

Selain dua pemateri, ada empat peserta yang dipilih untuk memberikan pendapatnya, yaitu  anggota DPD RI, Ir. Sarah Leri Mboeik; Sekjen PMKRI Kupang, Boni Jehadin; Pius Rengka dan Tory Ata.

Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas