KPK Bidik Kasus Korupsi Rp 229,8 Miliar di TTS

Senin, 24 Maret 2014 15:44 WIB

KPK Bidik Kasus Korupsi Rp 229,8 Miliar di TTS
KPK 

* Hasil Laporan Tokoh Masyarakat

- Laporan Wartawan Pos Kupang, Thomas Duran

TRIBUNNEWS.COM. SOE -Beberapa tokoh masyarakat (Tomas) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah melaporkan empat kasus dugaan korupsi di daerah itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami telah melaporkan ke KPK terkait dugaan pelanggaran prosedur pembangunan Kantor Bupati dan DPRD yang menelan dana Rp 60 miliar. Kasus PNPM yang mengakibatkan dana Rp 163,2 miliar diblokir dan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2010 senilai Rp 4,4 miliar yang pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan serta dugaan gratifikasi IUP Mangan senilai Rp 2,2 miliar," kata Drs. C Tapatap saat jumpa pers di Hotel Sejati SoE, Sabtu (22/3/2014).

Didampingi Habel Hitarihun dan Alfred Baun, Tapatap menjelaskan, atas laporan itu, KPK menegaskan empat kasus tersebut menjadi perhatian KPK yang dituangkan dalam surat tanggapan KPK Nomor: R.774/40-43/02/2014 yang besifat segera dengan perihal tanggapan terhadap laporan tokoh masyarakat.
"Keempat dugaan kasus tersebut, gratifikasi IUP mangan mendapat perhatian khusus.

Hal ini disampaikan langsung melalui telepon dari KPK kepada saya. Sedangkan pelanggaran prosedur pembangunan Kantor Bupati dan DPRD TTS,  PNPM dan Bansos akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum di TTS. Pihak Kejaksaan Negeri SoE harus berani menetapkan tersangka dalam kasus bansos dan gratifikasi," tegas Tapatap.

Ia mengapresiasi aparat penegak hukum di TTS yang telah menyelidiki kasus bansos dan gratifikasi walau belum menetapkan tersangka. "Kami meminta agar penegak hukum serius menyelidiki kasus pembangunan Kantor Bupati dan DPRD serta PNPM," tandasnya.

Halaman
12
Editor: Budi Prasetyo
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help