BPKP Awasi Dana Bansos Pemprov Jabar

Ia berharap pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melakukan korupsi.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pemprov Jabar menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan tertib administrasi tanpa korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman yang diteken Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Kepala BPKP Mardiasmo di Kantor BPKP Jabar di Bandung, Senin (21/4/2014).

Menurut Mardiasmo, kerja sama ini dilakukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakkan hukum di lingkup pemerintahan daerah. Dengan begitu, ia berharap pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melakukan  korupsi.

"Ini role model, pemerintah daerah diharapkan bisa bekerja membangun daerahnya tanpa korupsi," kata Mardiasmo, kemarin.
Dalam pelaksanaannya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan bersinergi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan kementerian dalam negeri terkait pencegahan korupsi.

Selanjutnya, APIP akan disupervisi oleh BPKP agar lebih kuat, mandiri, dan profesional. Selain itu, kata Mardiasmo, kerjasama ini dilakukan untuk menghindari pemerintah daerah dari keragu-raguan dalam mengelola anggaran yang berimbas pada rendahnya penyerapan anggaran.

"Kalau serapan anggaran turun, berpengaruh pada pembangunan. Jadi perlu langkah cepat dan terpadu dalam menyelamatkan uang negara agar pembangunan tepat sasaran," kata Mardiasmo.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, salah satu bentuk konkret kerja sama ini adalah saat penyaluran dana bantuan pemprov. Nantinya, BPKP akan turut mengawasi dana bantuan sosial dan hibah yang disalurkan dari APBD Jabar itu.

"BPKP akan menilai apakah ini layak dicairkan atau tidak. Kalau tidak, ya tidak akan diturunkan bantuannya," kata Heryawan.
Menurut Gubernur, tindakan pencegahan lebih baik dari pada penyidikan jika  terjadi tindakan korupsi. Dengan diperkuatnya pencegahan korupsi, negara tidak akan mengalami kerugian.

"Dari pada menghitung kerugian setelah terjadinya korupsi, mending masuk saja dari awal. Nanti ke depannya tidak ada penyimpangan, karena sudah dicegah," ujar Heryawan. (san)

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved