Kepala BKD Melawi Bantah Minta Duit ke Honorer yang akan Terima SK CPNS

Kepala BKD Melawi, Andre S, mengatakan, SK CPNS untuk honorer K2 rencananya akan diserahkan pada bulan Maret 2015 mendatang.

Kepala BKD Melawi Bantah Minta Duit ke Honorer yang akan Terima SK CPNS
warta kota/nur ichsan
TES CPNS 

TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Melawi, Andre S, mengatakan, SK CPNS untuk honorer K2 rencananya akan diserahkan pada bulan Maret 2015 mendatang.

“Dari 254 orang yang lulus tes CPNS K2 hingga saat ini sudah keluar nomor induk pegawai (NIK) sebanyak 237 orang, sementara yang belum keluar NIP masih dalam proses di Pemerintah Pusat,” kata Andre Kamis (12/2).

Andre mengakui, pemkab Melawi termasuk telat dalam memberikan SK CPNS kepada honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi beberapa waktu lalu.

Hal ini dikarenakan masih ada Nomor Induk Pegawai (NIP) yang belum selesai diproses atau belum diterima BKD Melawi.

“Bahwa memang SK diundur dengan tujuan agar dibagikan serentak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial, mudah-mudahan Bulan Februari ini sudah keluar NIP semua, sehingga bisa diserahkan pada Bulat Maret mendatang,” ujarnya.

Andre mengungkapkan, K2 yang lulus CPNS ini didominasi oleh tenaga pendidik. Sehingga diharapkan jika sudah dilantik diharapkan kinerjanya semakin meningkat terlebih untuk pengabdiannya kepada masyarakat.

Dengan begitu kata Andre, saat menjadi CPNS mereka bisa menunjukan loyalitas yang baik.

Dia meminta agar seluruh CPNS K II bisa menghargai hasil perjuangan dan penantian mereka sendiri, salah satunya dengan mempelihatkan disiplin kerja, loyalitas baik terhadap pimpinan maupun peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai peluang yang sudah ditunggu lama ini hilang karena masalah hukum,” tukasnya.

Ditanya soal penempatan terhadap mereka CPNS K2 tersebut, Andre menegaskan, bahwa penempatannnya secara umum akan disesuaikan dengan formasi awal dimana mereka menerima SK tenaga honorer.

Selain itu, disinggung adanya isu bahwa pihak BKD Melawi meminta sejumlah uang dalam hal penempatan,

“Hanya isu yang disampaikan orang-orang yang tak bertanggung jawab,” tandasnya.

Dia kembali menegaskan, terkait penempatan dipastikan tidak ada kebijakan dari Kepala BKD mengenai setor menyetor uang. Dia menghimbau apabila hal ini terjadi nantinya secepatnya dilaporkan. (ali)

Editor: Sugiyarto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help