NIES Jepang-Pemda Bogor Kerja Sama Kembangkan Sistem MRV Inovatif

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pertemuan para ahli lingkungan baru-baru ini di Yokohama Jepang diikuti banyak para ahli dari Indonesia. Antara lain Prof. Dr. Rizaldi Boer, Executive Director dari Center for Climate Risk and Opportunity Management, Institut Pertanian Bogor (IPB).

"Pada intinya kami melakukan kegiatan kerja sama antara IPB bersama NIES (National Institute for Environmental Studies) Jepang dengan Pemkot Bogor ialah membantu Pemda Bogor untuk mengembangkan sistem MRV (measuring, reporting and verification) yang inovatif, yaitu sistem pengukuran, pemantauan penggunaan energi pada berbagai fasilitas dari bangunan yang ada di Kota Bogor (comercial building, perumahan, perkantoran) secara kontinyu dari waktu ke waktu dan terhubung dengan satelit secara online sehingga dapat langsung divisualisasikan," katanya kepada Tribunnews.com baru-baru ini.

Adanya sistem pemantauan ini membuat para pengelola/pemilik bangunan dapat mengetahui besar penggunaan energinya, dan tahu fasilitas mana yang penggunaan energinya tidak efisien, sehingga dapat mendorong upaya untuk meningkatkan penggunaan energi dan juga sekaligus bisa menjadi masukan bagi pemdaA dalam mengembangkan kebijakan pembangunan rendah karbon terkait penggunaan energi.

"Disamping itu juga digunakan dalam mengembangkan program kampanye hemat energi berdasarkan pemahaman terhadap pola prilaku penggunaan energi yang ada," tambahnya lagi.
 
Hasil pemantauan dan pengukuran ini tentu juga akan dapat digunakan untuk memverifikasi hasil perhitungan tingkat emisi dari berbagai fasilitas dari penggunaan energi.

"Lebih lanjut data hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk mengembangkan model-model simulasi emisi gas rumah kaca yang pada saat ini masih bersifat global (parameter model menggunakan data-data global) yang mungkin tidak begitu tepat menggambarkan kondisi lokasl (daerah)," ujarnya.  

Tersedianya model simulasi emisi yang sudah dilokalisasi ini, tambahnya, tentu akan dapat lebih efektif dalam membantu pemda mengembangkan kebijakan pembangunan rendah emisi dan program aksi penurunan emisinya.

"Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor belum memiliki peta jalan (roadmap) yang komprehensif terkait skenario pembangunan Kota Bogor yang green atau low carbon. Keikutsertaan pemda dalam pelaksanaan pola pembangunan rendah emisi sangat menentukan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memenuhi/mencapai target penurunan emisi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Perpres 61/2011, yaitu 26 persen pada tahun 2020," jelasnya.

Selain itu, hal tersebut dapat digunakan pula untuk mengembangkan lebih lanjut skenario pembangunan rendah emisi jangka menengah dan panjang (beyond 2020) dengan target penurunan yang lebih besar sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak penandatangan konvensi perubahan iklim (UNFCCC), untuk mencegah terjadinya peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer melebihi batas yang diharapkan (kenaikan suhu global tidak melebihi 2oC).

"Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan submisinya ke UNFCCC terkait dengan isu mitigasi yang disebut sebagai INDC (Intended National Determined Contribution)," katanya.

IPB sebagai salah satu lembaga pendidikan juga mencoba mengembangan dan menerapkan konsep eco-campus untuk mendukung PEMDA melaksanakan pembangunan rendah emisi. IPB pada saat ini didukung oleh berbagai pihak sudah mencoba menerapkan konsep eco-campus.