Kepada Presiden Jokowi, Ganjar Bakal Tanyakan Nasib Guru Tidak Tetap

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui langsung Presiden Joko Widodo untuk membahas dan memperjuangkan nasib guru tidak tetap.

Kepada Presiden Jokowi, Ganjar Bakal Tanyakan Nasib Guru Tidak Tetap
Istimewa
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbicara dalam diskusi kelompok terarah yang digelar PGRI Jateng memperingati Hari Guru di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (28/11/2017). ISTIMEWA 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menemui langsung Presiden Joko Widodo untuk membahas dan memperjuangkan nasib guru tidak tetap.

Selama ini para guru tidak tetap atau honorer tersandera berbagai aturan yang mempersulit kepastian status mereka.

"Saya akan bertemu Pak Presiden, saya akan coba tanyakan, kalau boleh mengawal akan saya kawal terus. Karena sebenarnya tuntutan GTT itu tidak tinggi-tinggi kok, kalau tidak PNS ya upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK)," kata Ganjar pada Selasa (5/12/2017).

Ganjar berjanji akan mengawal terus kepastian nasib GTT, sampai mana proses tuntutan yang mereka suarakan dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jateng dijadwalkan pada Rabu (6/12/2017), mengikuti acara penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Thn 2018, serta menerima Anugerah Dana Rakca tahun 2017 oleh Presiden RI, di Istana Bogor.

Di sela momentum tersebut Ganjar akan membicarakan nasib GTT bersama Presiden Jokowi. Sebab untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan guru harus terjamin.

"Kalau gajinya sudah memenuhi, tentu para guru akan lebih fokus mendidik siswanya. Pemerintah yang harus menjamin itu," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Janji Ganjar memperjuangkan nasib GTT ini menindaklanjuti keluhan mereka yang kurang sejahtera. Mereka menyampaikan keluhannya melalui akun Twitter Ganjar, @ganjarpranowo.

Para GTT menanyakan apakah upah yang diterima bisa lebih baik dari yang sekarang hanya sekitar Rp 200-400 ribu per bulan. Mereka meminta Gubernur Jateng memperjuangkan tuntutan para GTT.

Keberadaan GTT selama ini tak diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GTT tak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

"Untuk mengangkat GTT, bupati dan wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan itu," ungkap Ganjar.

Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help