Kenaikan Harta Kekayaan Walikota Makassar Kurang dari 10 Persen

Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp79.732.759

Kenaikan Harta Kekayaan Walikota Makassar Kurang dari 10 Persen
Tribun Timur/Fahrizal Syam
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. 

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp79.732.759.695 di periode 2017 lalu.

Peningkatan ini tidak begitu signifikan semenjak Moh Ramdhan Pomanto menjabat sebagai wali kota sejak 2014.Peningkatannya tidak sampai 10 persen.

Di periode 2014, harta kekayaan Danny, begitu Moh Ramdhan Pomanto dipanggil, tercatat kurang lebih Rp 74.916.018.100.

Adapun bentuk rekapitulasi harta kekayaan Danny terakumulasi dari harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak (alat transportasi dan mesin), harga bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya serta jenis harta yang sifatnya hutang.

"2013 LHKPN saat saya mendaftar sekitar Rp 32,5 miliar. Di 2014 pertama saya menjabat Rp74,9 miliar. Kenapa? Karena pelaporan di 2013 ada item yang belum dilaporkan. Seperti nilai perabotan, perhiasan, dan rekening suami istri," kata Danny.

Saat itu beberapa bidang tanah dan kendaraan lainnya belum dilaporkan. Itu pun, harga jual nilai tanah dan bangunan mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu.

"Kenaikan harta dari Rp32,5 miliar ke Rp74,9 miliar telah diumumkan pada Januari 2015 dan sudah diverifikasi ulang di masing-masing daerah oleh KPK pada Desember 2016," katanya.

Advisor Danny, Djusman AR menegaskan jika kenaikan harta kekayaan seperti yang diberitakan sejumlah media online itu sangat keliru.

Menurutnya, perhitungan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi ada keraguan.

"KPK dalam mengeluarkan LHKPN jikalau berapa besarpun harta kekayaannya jikalau itu tidak ada masalah itu tetap akan keluarkan dan jikalau KPK dalam telaannya menemukan masalah mereka tidak akan terbitkan LHKPN, bahkan mengusutnya. Kita kan disini sudah klir tidak ada masalah, jadi ini hanya kekeliruan tafsiran teman-teman saja," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help