Baru 79 % Penduduk Peserta BPJS Kesehatan, Dinkes Siapkan Rp 3 M Kejar Target 100 Persen

Dana Rp 3 miliar itu baru cukup untuk mengakomodir sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) jiwa.

Baru 79 % Penduduk Peserta BPJS Kesehatan, Dinkes Siapkan Rp 3 M Kejar Target 100 Persen
dok Tribun Pontianak
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan yang dulunya Kantor PT Askes, di Jalan St Syarif Abdurahman, Pontianak, Kamis (2/1/2014). Hari pertama berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga Pontianak antre mendaftar agar mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Akhir tahun 2019 nanti, Dinas Kesehatan Kalimantan Utara menargetkan provinsi termuda ini sudah mencapai universal health coverage (UHC) atau 100 persen penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari 656.105 penduduk wajib JKN, tercatat baru mencapai 516.901 jiwa atau 78,78 persen yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu artinya masih ada sekitar 21,22 persen atau 139.204 jiwa belum jadi peserta BPJS Kesehatan.

Penduduk yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan akan didaftarkan menjadi peserta. Bukan hanya itu, iuran BPJS Kesehatan per bulannya akan ditanggung Pemprov Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara Usman mengemukakan, instansinya menyiapkan anggaran Rp 3 miliar untuk meng-cover iuran BPJS mereka selama tahun 2018.

Baca: Komisi I Apresiasi Kesepakatan Bersama Kemhan dengan BPJS Kesehatan

Dana Rp 3 miliar itu baru cukup untuk mengakomodir sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) jiwa.

"Anggaran kita kan terbatas. Kita maksimalkan yang ada dulu, sekitar Rp 3 miliar. Itu untuk membayar iuran sekitar tiga belas ribu penduduk yang belum menjadi peserta BPJS. Selebihnya, nanti kita anggarkan lagi tahun 2019," kata Usman saat disua Tribun, Rabu (28/3/2018) di ruang kerjanya.

Dinas Kesehatan memprioritaskan tiga belas ribu kuota itu bagi warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Peserta mandiri yang iurannya menunggak juga tercakup dalam kuota tiga belas ribu tersebut.

Usman mengatakan, proses sekarang sudah sampai pada tahapan penghimpunan data dari kabupaten/kota calon peserta. Beberapa data sudah divalidasi untuk masuk dalam program Pemberian Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dari data yang masuk, Dinas Kesehatan mengklaim sudah memverifikasi sebanyak 7.780 data penduduk calon peserta BPJS Kesehatan.

"Kami kejar terus untuk merampungkan verifikasi tiga belas ribu kota itu. Bantuan iuran BPJS ini akan mulai berjalan bulan April nanti," katanya. (Wil)

Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help