Pilkada Serentak

Mama Emi: Sekolah Gratis Tidak Berguna Kalau Gedung Mau Roboh

Untuk sampai ke desa ini, Mama Emi harus menempuh satu setengah jam perjalanan laut dengan kapal kayu.

Mama Emi: Sekolah Gratis Tidak Berguna Kalau Gedung Mau Roboh
IST
Mama Emi mengunjungi Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores 

TRIBUNNEWS.COM, SOLOR - Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Emelia Julia Nomleni menyoroti tentang masalah pendidikan yang ada di NTT.

Baginya, sekolah gratis tidak berguna jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai.

"Kalau bicara gratis gampang. Kalau sekolah mau roboh, gratis tidak ada guna. Kalau guru-guru tidak ada, gratis tidak ada guna," kata Mama Emi, sapaan akrabnya, di hadapan seribuan warga Desa Liwo, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores, Selasa (10/4/2018).

Untuk sampai ke desa ini, Mama Emi harus menempuh satu setengah jam perjalanan laut dengan kapal kayu. Tiba menggunakan baju putih dan sarung khas NTT, Mama Emi disambut tarian-tarian khas daerah setempat.

Dalam kampanyenya, Mama Emi menyampaikan pemenuhan fasilitas pendidikan adalah bagian dari program NTT Berdaya yang diusungnya bersama Marianus Sae.

"NTT Berdaya adalah program terpadu yang difokuskan pada kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, serta perlindungan perempuan dan anak," kata Mama Emi.

Khusus untuk pendidikan, kata Mama Emi, jika nantinya dipercaya rakyat untuk memimpin NTT, dia akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebab, sesuai undang-undang, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk tingkat SMA/SMK, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab di tingkat SD dan SMP.

"Kita harus duduk bersama bupati dan walikota. Kami akan lakukan ini. Tapi kalau bupati dan walikota bilang kita tidak butuh itu, ya kita tidak akan lakukan," kata perempuan berambut putih ini.

Mama Emi mengatakan, pemerintahan di setiap level tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya, agar bisa berjalan dengan baik, pemerintahan daerah sebaiknya dipimpin oleh orang mempunyai visi yang sama dengan Presiden Jokowi.

"Supaya urusannya satu, urusannya bisa berjalan. Pipa kalau jalannya bengkok-bengkok, bagaimana rakyat bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan? Tapi kalau dia lurus, pemerintahan daerah mendukung pusat, akan lebih baik lagi," kata politikus PDI Perjuangan, partai pendukung Jokowi ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help