OTT KPK di Aceh

'Penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf OTT Pertama KPK di Aceh'

LSM antikorupsi mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di lokasi berbeda di Aceh--termasuk gubernur Aceh

'Penangkapan Gubernur Irwandi Yusuf OTT Pertama KPK di Aceh'
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018) dini hari. KPK menetapkan 4 orang tersangka yang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang swasta serta mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total commitment fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus fee proyek proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - LSM antikorupsi mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di lokasi berbeda di Aceh--termasuk gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, Selasa (3/7/2018).

"OTT tersebut merupakan yang pertama dilakukan oleh KPK di Aceh. Selama ini, keberadaan perwakilan KPK di Aceh hanya sebatas monitoring saja. Ini patut kita apresiasi," demikian pernyataan yang diterima Serambi dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Forum Antikorupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA).

Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung menilai KPK serius memberantas korupsi di Aceh, mengingat proses pencegahan sudah dilakukan sejak lama, namun belum ada tindakan apapun.

"Langkah OTT yang dilakukan KPK bisa menjadi lampu merah bagi pejabat negara di Aceh. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi stakeholder lainnya," kata Hayatuddin.

KPK, lanjutnya, tidak boleh berhenti sampai kasus ini saja.

Baca: Dokter Spesialis Jiwa Sebut Nining Alami Depresi Berat dengan Ciri Psikotik

KPK wajib memantau penggunaan anggaran di Aceh, mengingat Aceh salah satu daerah yang mengelola anggaran daerah (APBA) begitu besar, bahkan tahun ini mencapai Rp 15 triliun lebih.

Selain itu, lanjut Hayatuddin, Aceh merupakan daerah yang memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang nilainya selalu meningkat, tahun 2018 ini mencapai Rp 8 triliun.

Korupsi Massif
Koordinator MaTA, Alfian menyatakan penindakan OTT yang dilakukan KPK merupakan bentuk akumulasi dari massif-nya korupsi di Aceh.

"Sudah sangat lama kita minta ke KPK agar Aceh masuk wilayah penindakan," kata Alfian.

MaTA mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan penindakan di Aceh, baik yang tengah berlangsung maupun untuk selanjutnya.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help