Dukung Caleg Melalui Facebook, Lurah Sepaku Ditunda Kenaikan Gaji Berkala Selama Setahun

Sanksi yang diberikan itu merupakan sanksi sedang kepada yang bersangkutan karena terbukti share poster salah satu caleg DPR RI

Dukung Caleg Melalui Facebook, Lurah Sepaku Ditunda Kenaikan Gaji Berkala Selama Setahun
Istimewa
Logo Facebook 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Samir

TRIBUNNEWS.COM, PENAJAM -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU),  menerima surat tembusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait sanksi yang diberikan kepada Lurah Sepaku, Kecamatan Sepaku karena terbukti mendukung salah satu caleh melalui media sosial Facebook.

Dalam surat nomor B-2651/KASN/11/2018 tertanggal 21 November memberikan sanksi sedang kepada yang bersangkutan.

Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan, Jumat (7/12) menjelaskan, sudah menerima surat tembusan dari KASN sejak minggu lalu.

Sanksi yang diberikan itu merupakan sanksi sedang kepada yang bersangkutan karena terbukti share poster salah satu caleg DPR RI.

Ia mengatakan, sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dari hasil tersebut ditemukan adanya pelanggaran.

"Kemudian kami ajukan kepada KASN hasil pemeriksaan kami dan sejumlah rekomedasi. Nah hasilnya adalah saksi sedang. Nanti lah pemerintah daerah yang memutuskan bentuk sanksi sedang itu apa," ujarnya.

Edwin mengatakan, dengan sanksi ini maka menjadi pelajaran bagi ASM lain agar tak melakukan hal yang sama, karena dalam aturan ASN tak boleh mendukung salah satu caleg baik secara langsung maupun h medsos.

"Mudah-mudahan ini pelajaran bagi ASN yang lain agar tak melakukan lagi dengan mendukung salah satu caleg di pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar mengaku sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN mengenai sanksi yang diberikan kepada Lurah Sepaku karena terbukti mendukung salah satu caleg melalui medsos.

"Sudah saya terima dan sanksinya sedang. Untuk sanksi sedang salah satunya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun," kata Tohar yang dihubungi secara terpisah.

Sedangkan dalam PP Nomor 53/2010 tentang disiplin PNS, sanksi sedang berupa penurunan pangkat satu tingkat selama setahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan penundaan gaji maksimal selama setahun serta penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun.

Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved