PNS Pemkot Pematangsiantar yang Dipecat karena Kasus Korupsi Protes

PNS yang dipecat dengan tidak hormat tidak lagi mendapatkan gaji pensiun, sedangkan PNS yang dipecat secara hormat masih mendapatkan gaji pensiun

PNS Pemkot Pematangsiantar yang Dipecat karena Kasus Korupsi Protes
Net
Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan Tribun Medan Tommy Simatupang

TRIBUNNEWS.COM, SIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar memecat 12 pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat korupsi dan tidak disipli berlaku tertanggal 14 Desember 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar Zainal Siahaan mengatakan, dari 12 yang dipecat enam dipecat dengan hormat dan enam lagi tidak hormat,"ujarnya.

 Ditemui usai mengikuti acara pelantikan pejabat eselon III dan IV, Jumat (11/1/2019),  Zainal mengatakan pemecatan dengan tidak hormat yakni yang melakukan korupsi yakni Bona Tua lubis (Inspektorat), Fatimah Siregar (Kadis Pariwisata), Edita Napitupul (Bappeda), Feri Eva Susanti (Pengelola Keuangan Daerah), Juni Ampera Girsang (pengelola keuangan), dan Junat Marpaung (Dinas Koperasi).

"Pemecatan tidak hormat tersebut telah sesuai dengan perintah SKB tiga menteri bersama dengan KPK," katanya.

Saat disinggung ada PNS yang protes lantaran kasus korupsi yang dijalaninya jauh sebelum keluarnya surat keputusan tiga menteri, Zainal mengatakan silakan melakukan gugatan.

Namun, ia memastikan pemecatan itu sudah keputusan pusat.

"Itu kan hak pegawai bersangkutan. Itukan semua dilihat dari intruksi dari SKB tiga menteri. Termasuk kasus lama,"ujarnya.

Zainal memastikan PNS yang dipecat dengan tidak hormat tidak lagi mendapatkan gaji pensiun, sedangkan PNS yang dipecat secara hormat masih mendapatkan gaji pensiun.

Ada pun enam PNS yang dipecat lantaran indisipliner yakni Suyanto (Dishub), Alfrida kamelia silitonga (Dinkes), Agustia Sihombing (Kecamatan Siantar Marimbun), Jaihot Purba (PTSP), Junjungan lumbantoruan (Disdik), dan Irna liver Siahaan. (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Yang dipecat dengan hormat itu tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Tidak ada surat pengunduran diri. Ada yang pindah ke luar negeri dan ada juga yang jadi dokter," pungkasnya.(tmy/tribun-medan.com)

Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved