Kasus Suap di Bekasi

Pengakuan Terdakwa Kasus Perizinan Meikarta: Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Minta Uang Rp 3,5 M

Fitradjaja berkisah, ‎Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin meminta uang Rp 3,5 miliar terkait perizinan di Dinas PUPR.

Pengakuan Terdakwa Kasus Perizinan Meikarta: Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Minta Uang Rp 3,5 M
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas jajaran Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan. TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas jajaran Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan.

"Tidak, tapi ada beberapa dinas yang meminta uang dengan menyebutkan nominal, ada juga yang tidak sebut nominal. Tapi yang pasti mereka selalu minta terus-menerus, salah satunya Jamaludin dan Neneng Rahmi (Kepala dan Kabid di Dinas Tata Ruang). Selalu menagih," ujar Fitradjaja di persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (13/2/2019) malam.

Fitradjaja berkisah, ‎Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin meminta uang Rp 3,5 miliar terkait perizinan di Dinas PUPR.

Termasuk dari Neneng Rahmi selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR.

Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Bekasi Tina Kartini juga turut meminta uang.‎

Termasuk juga permintaan uang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi senilai Rp 500 juta, namun diakui Fitradjaja, itu terealisasi Rp 350 juta.

"Saran dari Pak Henry Jasmen, sampaikan saja. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Billy. Ada dinas yang minta uang dan ada yang tidak. Pak Billy bertanya untuk dinas ‎yang tidak minta uang dikasih berapa, saya bilang tidak tahu. Pak Billy menjawab, nanti bikin bobot saja. Lalu saya bikin indeks bobot pekerjaan dinasnya yang paling berat hingga paling ringan dari 4 hingga 1," ujar Fitradjaja.

Dia pun membuat bobot. Bobot indeks nilai 4 yakni Dinas PUPR dan BPMPTSP, 3 Dinas Lingkungan Hidup, 2 Dinas Perhubungan dan Damkar serta 1 Dinas Permukiman.

"Semua indeks itu jadi dasar untuk pemberian uang. Tapi saya tidak tahu teknis penyiapan dan sumber uang itu darimana dan bagaimana karena saya tidak pernah memegang uang itu," ujar Fitradjaja.

Fitradjaja juga mengungkap peran Christopher Mailool, keponakan Billy Sindoro.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved