Pemprov Kaltara Tidak Pernah Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting

Pemprov Kaltara akan berusaha mengetahui dan mengidentifikasi setiap tuntutan dan keluhan masyarakat, utamanya pelaku usaha perikanan

Pemprov Kaltara Tidak Pernah Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting
Tribun Jogja
Ilustrasi tangkapan kepiting Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Nelayan di Samas Angkat Bicara Terkait Penetapan Tersangka TM Akibat Menangkap Kepiting, http://jogja.tribunnews.com/2018/09/01/nelayan-di-samas-angkat-bicara-terkait-penetapan-tersangka-tm-akibat-menangkap-kepiting. Penulis: sus Editor: Ari Nugroho 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mengklaim tidak pernah menjanjikan  melegalisasi penangkapan dan atau pengeluaran lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara Amir Bakry mengatakan, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, tunduk dan patuh kepada peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/ 2-16, tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah menilai untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka memang perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NKRI.

"Tujuannya dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan itu," kata Amir Bakry melalui keterangan tertulisnya kepada Tribunkaltim.co Jumat (15/3) malam.

Lalu menanggapi demonstrasi para pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengutus Asisten I Setprov Kalimantan Utara, Sanusi, dan Amir Bakry.

Dalam pertemuan dengan demonstran, sebut Amir, ia menjelaskan bahwa sesuai Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kewenangan pengawasan terkait pelaksanaan aturan ini, bukan kewenangan Pemprov Kalimantan Utara.

Baca: Pencari Kepiting Ditemukan Tewas Tersangkut Jaring

"Yang pasti, Pemprov akan berusaha mengetahui dan mengidentifikasi setiap tuntutan dan keluhan masyarakat, utamanya pelaku usaha perikanan.

Apabila penyampaiannya baik dan sistematis, maka pemprov pun akan mudah menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada," sebutnya.

Jika pelaku usaha perikanan di Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara lainnya menginginkan pengecualian atas penerapan aturan dimaksud dengan cara dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), maka hal tersebut tak mungkin dilakukan.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved