KPK Bidik 9 Staf Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu Staff Unit Layanan Pengadaan (ULP), Tutik mengatakan dirinya diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

KPK Bidik 9 Staf Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Tribun Jateng /Hermawan Handaka
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO - Satu-persatu staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto meninggalkan Aula Wira Pratama Polres Mojokerto Kota sekira pukul 15.30 WIB. Usai menuruni anak tangga mereka mempercepat ritme jalannya.

Salah satu Staff Unit Layanan Pengadaan (ULP), Tutik mengatakan dirinya diperiksa sedari pukul 14.00 WIB. Dia membenarkan, KPK memeriksa dirinya terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Pemeriksaan terkait TPPU," singkatnya sembari meneruskan langkahnya.

Ditanya terkait detail kasus TPPU, Tutik tak tahu-menahu. Dia juga tak mengetahui jumlah staff yang diperiksa.

"TPPU terkait apa, saya tidak tahu. Pertanyaan yang diajukan saya juga lupa berapa jumlahnya," ucapnya.

Sementara itu, Staf lain yang ikut diperiksa yakni Adi Mahendarto, Staff Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto. Serupa dengan tutik, dia membenarkan pemeriksaan yang dilakukan KPK terkait kasus TPPU.

"Pemeriksaan terkait TPPU," singkatnya.

Tak seberapa lama, penyidik KPK yang berjumlah 6 orang meninggalkan Aula Wira Pratama.

Penyidik KPK membawa tiga koper dan kardus air mineral. Satu koper sedang berwarna biru dan dua koper besar berwana merah.

Menurut informasi yang didapat pegawai yang diperiksa berjumlah 9 orang. Mereka merupakan staff dari ULP dan Dinas PUPR.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Selidiki Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK Bidik 9 Staf Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

Editor: Sugiyarto
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved