Deddy Mizwar Pernah Minta Pemkab Bekasi Hentikan Perizinan Proyek Meikarta.

Pertimbangannya, perizinan proyek belum selesai namun sarana pembangunannya sudah dibangun

Deddy Mizwar Pernah Minta Pemkab Bekasi Hentikan Perizinan Proyek Meikarta.
WARTA KOTA/henry lopulalan
SAKSI KASUS MAIKARTA-Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018). Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di kabupaten Bekasi. -Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Bekas Wagub Jabar Deddy Mizwar, akrab disapa Demiz mengisahkan awal mula saat masih menjabat, meminta Pemkab Bekasi menghentikan perizinan proyek Meikarta.

Pertimbangannya, perizinan proyek belum selesai namun sarana pembangunannya sudah dibangun.

Apalagi, Meikarta digembor-gembor akan dibangun di lahan seluas 500 hektare kurang, tepatnya 438 hektare dan terbagi dalam tiga tahap.

Saat perizinan dihentikan itu, polemik antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi muncul di beragam media, seolah-olah bersitegang karena memuat perang pernyataan.

Makin parah, sejumlah menteri Presiden RI Joko Widodo turut merecoki dengan memberikan komentar terkait penghentian itu.

"Saya curhat ke Presiden saat di Muara Gembong, Bekasi, soal beberapa menteri turut berkomentar seperti pak Luhut Pandjaitan (Menko Maritim), pak Mendagri Tjahyo Kumolo dan pak Sufyan (Djalil, Menteri ATR dan Pertanahan) dan itu jadi bola liar," kata Demiz saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2019).

Ia bersaksi untuk terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. ‎

Baca: Ahmad Heryawan dan Neneng Hasanah Yasin Bahas Proyek Meikarta di Rusia, Begini Pembicaraannya

Demiz melanjutkan, saat sejumlah menteri di kabinet Jokowi itu merecoki penghentian perizinan Meikarta, ia tidak mau membalasnya.

"Saya lapor pak Jokowi saja. Saya bilang, pak, jangan sampai terjadi berlawanan antara kami dan pemerintah pusat. Saya ini di Jabar, paling tahu. Aturan yang ada, kami tidak bisa beri izin Meikarta di lahan seluas 500 hektare, tapi baru bisa seluas 84,6 hektare," ujar Demiz.

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved