Deddy Mizwar Sebut Proyek Meikarta Ibarat Bangun Negara Dalam Negara

Ia bersaksi untuk terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan eks Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi,

Deddy Mizwar Sebut Proyek Meikarta Ibarat Bangun Negara Dalam Negara
WARTA KOTA/henry lopulalan
SAKSI KASUS MAIKARTA-Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018). Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di kabupaten Bekasi. -Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar sempat menyebut proyek Meikarta ibarat membangun negara dalam negara saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3).

Ia bersaksi untuk terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan eks Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

"Dikatakan negara dalam negara itu karena mereka kan membangun kota metropolitan, kan ada aturannya (Perda 12 Tahun 20014) tapi masa untuk perizinannya tidak melibatkan rekomendasi Pemprov Jabar," ujar Demiz.

Pernyataannya beralasan karena proyek yang disebut prestisius itu, secara umum, ‎akan dibangun di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap. Pertama 143 hektare, kedua 193,5 hektare dan ketiga 101,5 hektare.

Bisa dibayangkan, untuk tahap I saja, seluas 143 hektare, akan dibangun 53 tower apartemen dan 13 basement. ‎Bagaimana jika total seluruhnya dibangun?

Demiz mengatakan, dirinya sempat terkejut saat mendengar informasi media bahwa Meikarta akan dibangun di lahan seluas 500 hektare (tepatnya 438 hektare). Menurutnya, sesuai perda, pembangunan di lahan seluas itu sudah termasuk kawasan metropolitan.

"Indikatornya jika dihuni 1 juta jiwa. Meikarta kan 2 juta penduduk. Jadi masuk kawasan metropolitan, sehingga perlu rekomendasi Pemprov Jabar," ujar dia.

Di sisi lain, Pemkab Bekasi menerima pengejuan izin penggunaan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 143 hektare (tahap pertama) dari pengembang Meikarta. ‎Namun, disetujui pada 12 Mei 2017 seluas 84,6 hektare. IPPT ditandatangani Neneng Hasanah Yasin.

"Tapi kami baru bisa setujui 84,6 hektare, itu haknya Lippo Cikarang, jangan ditahan-tahan. Sisa seluruhnya (tahap II dan III) tidak bisa disetujui karena sebagian awasan itu menurut aturan, diperuntukkan u‎ntuk kawasan industri. Yang bisa untuk perumahan hanya 84,6 hektare. Kalau 500 hektare, taruh pistol di kepala saya, izin tidak akan kami berikan karena melanggar aturan," kata Demiz.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved