PSI Sesalkan Kepala Sekolah di NTB Tak Luluskan Siswa karena Bersikap Kritis

Menurut Milly, sikap kritis adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi

PSI Sesalkan Kepala Sekolah di NTB Tak Luluskan Siswa karena Bersikap Kritis
dok Aldi Irpan via Sembalun Information Centre
Status Facebook Aldi Irpan, Siswa SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur yang tidak diluluskan karena memprotes kebijakan sekolah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan kejadian siswa yang tidak diluluskan oleh sekolah karena bersikap kritis.

“Ini adalah salah satu potret nyata betapa pentingnya perbaikan mutu pendidikan Indonesia, bukan hanya bukan hanya dari segi kurikulum tapi juga kompetensi kepribadian dan profesionalisme para pendidiknya,” kata juru bicara PSI, Milly Ratudian Purbasari, saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).

Baca: Penangkapan Lieus Sungkharisma : Bersama Perempuan di Apartemen Hingga Sempat Melawan saat Ditangkap

Diketahui, Al, seorang siswa SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tidak diluluskan karena sikap kritis terhadap kepala sekolah.

Al menulis status di Facebook pada Januari lalu, yang isinya tentang protes kepada kepala sekolah karena memulangkan para siswa yang terlambat masuk.

Padahal, para siswa terlambat karena ada perbaikan jalan.

Menurut Milly, sikap kritis adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills atau HOTS), yang merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dikembangkan di sekolah.

Umpan balik yang kritis dari siswa seharusnya diapresiasi oleh pihak sekolah, bukan malah ditekan dan dibungkam oleh pendidik.

Reaksi kepala sekolah tempat Al belajar menunjukkan rendahnya kompetensi yang dimiliki pemimpin di sekolah tersebut.

Milly menambahkan, seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar sebagai panutan dan harus mampu memberikan contoh pada para guru dan siswa di sekolah, termasuk contoh penerapan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan demi kemajuan anak didiknya.

“Harus dibangun kebiasaan untuk mendengar kritikan dan berdiskusi, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang baik bagi semua pihak di sekolah. Pelajaran tentang demokrasi, tentang keterbukaan dan menyuarakan pendapat secara kritis sebenarnya tidak melalui buku teks dan kurikulum, tetapi melalui pengalaman dan interaksi antara siswa, guru, dan kepala sekolah. Sayangnya sekolah Al masih gagal mengajarkan demokrasi yang baik kepada generasi penerus bangsa Indonesia,” tambah Milly.

Milly yang sebelum bergabung dengan PSI juga berprofesi sebagai arsitek dan juga relawan pendidikan ini, mengatakan, Indonesia membutuhkan generasi yang mampu berpikir dan menyuarakan pendapat kritis mereka.

Dengan kemampuan berpikir kritis, mereka akan mampu berpikir dan bernalar, terlatih untuk mengolah segala informasi yang ada tanpa langsung ditelan bulat-bulat. Kemampuan inilah yang dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca: KPAI: Jangan Libatkan Anak-anak dalam Sengketa Hasil Pemilu

Milly mengatakan, PSI mendukung usaha KPAI yang sedang mendampingi Al dan meminta Gubernur NTB untuk dapat memfasilitasi rapat Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB dengan pihak sekolah.

“Semoga dapat diusut lebih lanjut mengenai alasan ketidaklulusan Al disertai bukti-bukti yang lebih jelas. Al juga perlu diundang untuk menyampaikan keterangannya secara bebas,“ jelas Milly.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved