Yayuk Basuki bilang Pemangkasan Birokrasi Itu Bukan Bubarkan Prima

Yayuk Basuki meminta Menpora Imam Nahrawi jangan mencari "kambing hitam" dengan membubarkan Prima terkait kegagalan Indonesia mencapai target pada SEA

Yayuk Basuki bilang Pemangkasan Birokrasi Itu Bukan Bubarkan Prima
ist
Yayuk Basuki bilang Pemangkasan Birokrasi Itu Bukan Bubarkan Satlak Prima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR-RI, Yayuk Basuki meminta Menpora Imam Nahrawi jangan mencari "kambing hitam" dengan membubarkan Prima terkait kegagalan Indonesia mencapai target pada SEA Games Malaysia 2017.

Padahal, kegagalan tersebut lebih kepada persoalan pasokan anggaran yang berada di Kemenpora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Semuanya kan sudah jelas kok bahwa kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 itu terjadi karena persoalan anggaran yang berada di Kemenpora selaku KPA. Jadi, Menpora janganlah cuci tangan dan mencari "kambing hitam" dengan mengorbankan Prima. Lantas dimana tanggung jawabnya?," tanya Yayuk Basuki saat dihubungi melalui telepon selular, Minggu (8/10/2017).

Tuduhan Prima sengaja dikorbankan cukup beralasan. Sebab, Yayuk berpegang pada ucapan Menpora Imam Nahrawi yang mengaku siap bertanggung jawab dan ngotot ingin menjadikan Satlak Prima sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam Rapat Kerja beberapa waktu lalu.

"Menpora sendiri kok yang berbicara di Raker. Bukan hanya siap bertanggung jawab tetapi Satlak Prima akan diusulkan menjadi Satker tersendiri. Kenapa sekarang justru berbalik jadi Satlak Prima yang dikorbankan?," tuturnya.

Dalam hal ini, kata Yayuk, dirinya bukan berarti membela Satlak Prima. Tetapi, sebagai mantan atlet nasional yang tahu persis kebutuhan atlet, dia wajib meluruskannya.

Yayuk yang pernah menembus peringkat 20 besar dunia ini mengaku salah seorang anggota Komisi X yang menyoroti soal pemangkasan birokrasi saat Raker dengan Kemenpora.

"Sorotan saya soal pemangkasan jalur birokrasi itu adalah pertama kenapa atlit itu kalau ingin try out atau Trainning Camp (TC) ke luar negeri harus ada izin dari Sekretariat Negara (Setneg). Atlet itu kan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi tidak perlu diwajibkan. Berbeda dengan saya sebagai anggota DPR atau pejabat pemerintah ya memang harus melalui mekanisme itu," jelasnya.

Atlet menjalani try out dan mengikuti suatu turnamen di luar negeri, jelas Yayuk, bukan berdasarkan undangan tetapi mendaftar. Contohnya, atlit bulutangkis dan tenis. Mereka harus aktif mengikuti turnamen di luar untuk mengasah kemampuan sekaligus mengejar peringkat.

"Terlalu riskan kalau mereka menjalani try out harus ada izin ke Setneg yang terkadang baru turun dalam hitungan minggu bahkan bulan. Jalur birokrasi model begini yang jelas mengganggu kan harus dipotong," katanya.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help