• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 2 Agustus 2014
Tribun Superball

Terkait Korupsi Kadispenda Jabar Harus Nonaktif

Selasa, 26 Juli 2011 20:58 WIB
Terkait Korupsi Kadispenda Jabar Harus Nonaktif
chinahearsay.com
Ilustrasi korupsi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kepala Kejati Jabar Yuswa Kusumah, mengatakan pihaknya akan kembali memanggil Kadispenda Jabar, Bambang Heryanto, untuk diperiksa.

"Iya kita akan panggil kembali Kadispenda, soal jadwal itu harus ditanya ke penyidik," katanya Selasa (26/7/2011) di Permata Bidakara Jalan Leumahneundeut, Bandung.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Didin Supriadin, mengatakan Pemprov Jabar harus menonaktifkan sementara Bambang Heryanto sebagai Kadispenda Jabar. Ia khawatir pemeriksaan akan mengganggu kinerja Dispenda Jabar.

"Ada pemeriksaan lanjutan termasuk persidangan-persidangan. Jadwal itu akan mengganggu konsentrasi Bambang dalam mengemban tugasnya sebagai Kadispenda. Kami menyarankan agar dia dinonaktifkan dulu agar konsentrasi mengikuti proses hukum yang berjalan. Nanti jika sudah ada status hukum yang menyatakan dia tidak bersalah, ya tinggal diaktifkan kembali," katanya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jabar menetapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar Bambang Heryanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) di Kabupaten Subang sebesar Rp 14 miliar.

Penetapan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang tersebut menyusul proses persidangan dengan tersangka lainnya, yakni Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Kepala Biro Humas Protokol Provinsi Jabar Rudi Gandakusuma, mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Jabar menghargai proses hukum yang ditempuh oleh Kejati Jabar dalam persoalan yang terjadi kepada Bambang Heryanto.

"Secara institusi Pemprov Jabar tidak akan ikut campur dalam persoalan tersebut, karena persoalan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Bambang Heryanto dan tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan yang bersangkutan di Pemprov Jabar, melainkan ketika yang bersangkutan bertugas di Kabupaten Subang," katanya, Sabtu (23/7/2011).

Ia mengatakan Pemprov Jabar tetap berharap agar proses hukum tersebut tetap berpegang pada azas Praduga tidak bersalah (Presumption of innocent), dengan tetap memperhatikan hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rudi mengatakan berkaitan dengan Jabatan, Bambang Heryanto, walaupun statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov Jabar belum akan mengambil langkah apapun sampai dg proses hukum berikutnya.
"Pemprov. Jabar secara institusi tidak dapat memberikan bantuan hukum karena selain terhadap Bambang Heryanto sudah berstatus sebagai tersangka, juga hal ini menyangkut tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sehingga masalah ini bukan menjadi beban/tanggung jawab institusi Pemerintah Provinsi Jabar. Ketentuan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Institusi (Pemerintah Prov. Jabar) untuk memberikan bantuan hukum kepada PNS yang terlibat masalah hukum dalam jabatan sebagaimana yang terjadi pada Bambang," katanya.

Editor: Sonny Budhi Ramdhani
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
142523 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas