Pendidikan GOTAG
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Berita
-
ICW dan PSHK Minta KPU Tak Patuhi Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Gubernur
Mereka berpendapat putusan MA sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran jadi cawapres
-
UU ITE Masih Jadi Senjata Ampuh Membungkam Kritik
PSHK mengkritik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai masih dipakai sebagai senjata ampuh untuk membungkam kritik.
-
Bambang Pacul Semprot Perwakilan Aliansi Reformasi RKUHP Saat RDP Dengan Komisi III DPR
Di hadapan Anggota Komisi III DPR, Antoni meminta penjelasan anggota legislatif perihal aspirasi dari Aliansi Reformasi RKUHP.
-
Perempuan Indonesia Antikorupsi: Rasa Malu Harus Muncul Dalam Diri Pimpinan KPK
Rentetan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK mulai dari Firli Bahuri hingga terakhir Lili Pintauli Siregar menjadi sorotan.
-
PSHK Sarankan DPR Fokus Percepatan Proses Legislasi Terkait Pandemi Covid-19
PSHK menilai DPR RI belum menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik selama masa pandemi covid-19.
-
PSHK Nilai Prolegnas Prioritas 2021 Belum Cerminkan Legislasi yang Dibutuhkan Di Masa Pandemi
Peneliti PSHK Nabila mengatakan hanya ada dua RUU terkait pandemi dalam daftar yang disepakati DPR.
-
DPR RI Ungkap Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Kinerja Legislasi Migrasi ke Era Digital Lines
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya membantah penilaian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.
-
PSHK: DPR Terkesan Mengiyakan Apa Saja Kemauan Presiden Dalam Proses Pembentukan UU Selama Pandemi
Peneliti PSHK Nabila mengatakan proses legislasi yang berjalan akhir-akhir ini, menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dibandingkan legislatif.
-
PSHK Nilai DPR Tak Jalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Secara Baik Selama Pandemi
DPR dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran selama pandemi Covid-19.
-
Tak Libatkan Partisipasi Publik, Revisi UU MK Dinilai Langgar Ketentuan Pembentukan UU
Pasalnya berkenaan dengan ketentuan partisipasi publik, masyarakat tidak diberikan akses sama sekali untuk terlibat dalam rencana perubahan tersebut.
-
PSHK: Penerbitan PP Harus Disertai Penetapan Status Darurat Kesehatan
PSHK menyatakan, jika merujuk pada penyebaran Covid-19, maka penanganan sudah melewati batas-batas provinsi.
-
Pentingnya Omnimbus Law untuk Perbaiki Tata Kelola Regulasi
Nur menjelaskan konsep Omnimbus Law sudah terbukti efektif di Amerika Serikat khususnya di bidang perpajakan hingga menekan defisit 496 miliar
-
Revisi RUU KPK Penuh Kejanggalan, Jokowi Diimbau Jangan Keluarkan Surpres
Fajri Nursyamsi mengatakan, pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019
-
Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Bisa Hindari Tumpang Tindih Regulasi
Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih.
-
PSHK Sambut Baik Pembentukan Badan Legislasi Pemerintah
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah.
-
Pegiat Antikorupsi: Masih Ada 2 Pilihan Bagi Presiden Jokowi Untuk Gugurkan UU MD3
Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.
-
Lebih 205 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak UU MD3
Lebih dari 205 ribu orang mendukung petisi tolak UU MD3 dalam change.org/tolakuumd3.
-
PSHK Sarankan UU Ormas Jangan Dijadikan Payung Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
"UUD 1945 telah memayungi undang-undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul,"
-
Reformasi Hukum Dinilai Tidak Konsisten Selama Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Eryanto Nugroho mengungkapkan bahwa tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, reformasi hukum tidak berjalan secara konsisten.
-
Masih Ada Celah Hukum Seret Lagi Setya Novanto Jadi Tersangka
"Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka"
