Topik » Korupsi Sisminbakum

Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menilai revisi surat cekal terhadap Yusril Ihza Mahendra yang menjadi tersangka dalam kasus Sisminbakum

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto menyatakan berkas perkara Sisminbakum

Pengacara Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Jaksa Agung

Menkumham Patrialis Akbar kembali mengulangi kekonyolan Mensesneg Susi Silalahi

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung terkait Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Yusril Ihza Mahendra menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memrotes pencekalan dirinya oleh Kejaksaan Agung

Tersangka Yusril Ihza Mahendra tidak terima Kejaksaan Agung memperpanjang pencekalan dirinya selama setahun ke depan, terhitung 25 Juni 2011.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tetap memvonis terdakwa kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Zulkarnain Yunus

Desakan ICW kepada Kejaksaan Agung untuk tetap melanjutkan proses hukum kasus Sisminbakum dinilai salah kaprah.

Juru bicara Yusril Ihza Mahendra, Jurhum Lantong meminta Kejagung tidak perlu menghiraukan Febry Diansyah

Kejaksaan Agung menyatakan, surat pencegahan keluar negeri untuk Yusril dan Hartono akan habis.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus Sisminbakum dinilai agar sebaiknya dihentikan. Tak ada dasar hukum yang kuat serta uang SIsminbakum bukanlah uang negara

IPW mendesak Kejagung agar segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus korupsi Sisminbakum

Kejaksaan Agung dapat melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Siminbakum)

Indonesia Police Watch (IPW) menilai tuduhan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tak ubahnya merupakan fitnah dan tuduhan murahan.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, saat ini ia sedang menelusuri dugaan adanya pencucian uang di balik kasus korupsi Sisminbakum

Kejaksaan Agung hingga kini belum memutuskan nasib kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak oleh Indonesia Court Monitoring (ICM) untuk melimpahkan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

IPW mendesak Kejaksaan Agung agar secepatnya melimpahkan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke Pengadilan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melanjutkan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Penasehat hukum Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim menyatakan citra Kejagung akan tambah rusak jika terus memaksakan perkara Sisminbakum

Kejaksaan Agung menyatakan telah menyelesaikan kajian terhadap berkas kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)

Yusril Ihza Mahendra yang kini berstatus tersangka dalam dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus) Andi Nirwanto mengaku telah mendapatkan pesan dari

Kejaksaan Agung akan menentukan sikap terkait status Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibjo

Pernyataan Jampidsus M Amari bahwa Kejaksaan Agung tetap percaya Sisminbakum di masa Yusril menjadi Menteri Kehakiman

Kubu Yusril menilai pernyataan Jampidus yang menyatakan ada kerugian negara di kasus itu merupakan pendapat pribadi

JAM Pidsus M Amari menyatakan perkara Sisminbakum yang menyeret Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibjo akan selesai dalam waktu dekat.

Terpidana Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yohanes Waworuntu mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Penasihat hukum Yusril, Jamaluddin Karim, mengatakan, Kejagung jangan menggantung-gantung kebebasan seseorang.