• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunners

Pemekaran Sumatera Tenggara

Selasa, 6 Juli 2010 16:54 WIB

Belakangan banyak daerah yang menuntut untuk melakukan pemekaran dari daerah induk. Alasan yang selalu dikumandangkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat roda pembangunan. Alasan ini menjadi alat untuk memuluskan upaya usulan pemekaran tersebut. Luasnya wilayah dan jarak tempuh yang lama kadangkala menyulitkan seorang Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan daerahnya. 

Sehingga hal tersebut menjadi penyebab terkendalanya aktivitas peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan roda pembangunan. Kasus ini banyak terjadi dibeberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang pada akhirnya menuntut pemekaran dan kemudian terealisasi menjadi daerah pemekaran. Banyak contoh daerah yang dikemukakan seperti hal diatas misalnya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Kabupaten Madina, dll. 

Realitas ini juga sekarang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan memiliki wilayah yang luas menyebabkan tidak proporsionalnya perkembangan pembangunan di beberapa kabupaten/kota. Faktanya, daerah-daerah yang menjadi penyumbang kas provinsi justru malah terabaikan dalam hal perhatian terutama dalam pembangunan. Daerah kabupaten/kota yang terletak di bagian Pantai Timur (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai dan Kota Tebingtinggi) tampaknya menjadi pusat konsentrasi dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara.

 Daerah Pantai Timur menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena notabenenya adalah daerah ibukota provinsi. Berdasarkan realitas ini maka banyak daerah kabupaten/kota dengan menggabungkan diri menuntut adanya upaya pemekaran yang harus disetujui pemerintah seperti Propinsi Tapanuli, Provinsi Asahan Labuhanbatu, dan yang terakhir Provinsi Sumatera Tenggara. Memang kalau dilihat dari sisi lain mereka berhak menuntut pemekaran, karena selama ini daerah-daerah tersebut yang menjadi pemasok kas Provinsi Sumatera Utara.  

Khusus usulan Provinsi Sumatera Tenggara, daerah kabupaten/kota pemekaran eks-kabupaten Tapanuli Selatan yang kemudian mekar menjadi lima daerah kabupaten/kota. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, mulai dari kondisi tanah yang subur dan kondisi cuaca yang cukup stabil. Sehingga tidak sedikit pengusaha nasional menanamkan investasi di daerah tersebut misalnya Adelin Lis (pengelola HPH), H.Anif (pengelola penangkaran sarang burung walet) di kabupaten Mandailing Natal dan DL.Sitorus (pengelola Perkebunan Sawit) di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara. Lima kabupaten/kota tersebut menuntut pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan wilayah ini layak dan wajar bagi pemerintah pusat untuk merealisasikan usulan tersebut. Karena dari segi infrastuktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah cukup memenuhi syarat dilihat dari segi standarisasi kelayakan sebuah daerah pemekaran. 

Apalagi mayoritas lapisan masyarakat di daerah tersebut cukup apresiatif dan turut mendorong pemerintah melakukan upaya untuk memuluskan usulan tersebut. Kondisi ini tergambar pada acara penandatanganan usulan ini di gedung DPRD Kota Padang Sidempuan pada Desember 2008 yang lalu. Seluruh unsur pemerintah kabupaten/kota dan pimpinan DPRD di daerah tersebut menyetujui usulan ini. 

Kontradiksi Penolakan Pemekaran  

Kondisi gambaran diatas, tidak semuanya kelompok masyarakat menyetujui usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Diantaranya banyak kalangan aktivis organisasi mahasiswa kedaerahan dan organisasi masyarakat yang mengaku sebagai oposisi Pemerintah Daerah yang menentang dan menolak usulan pemekaran. Alasan yang mereka kemukakan adalah pada saat sekarang kondisi beberapa pemerintah kabupaten belum siap untuk menghadapi dan mengikuti tuntutan pemekaran dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana infrastruktur yang belum layak. 

Tetapi, disisi lain mereka mengaku dan membuat tuduhan bahwa usulan pemekaran ini hanya akal-akalan dari pejabat dan politisi yang akan memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi. Mereka menduga apabila Sumatera Tenggara mekar dari Provinsi Sumatera Utara maka bukan masyarakat yang menjadi makmur tetapi justru hanya akan memakmurkan pejabat dan kalangan tertentu. Hal ini dikemukakan oleh mereka tentu punya alasan yang jelas yaitu belum siapnya mental dan skill mereka untuk bersaing dan menjadi salah satu social control dalam mengawal roda pemekaran ini. Kekuatan dan pengalaman yang mereka miliki tidak cukup tangguh menangkal strategi dan jurus yang dikeluarkan politisi senior ketika terjadi perang dinamika di lapangan.  

Ada hal yang menarik yang harus diperhatikan menjadi suatu fenomena pada saat sekarang ini berkaitan dengan isu pemekaran. Pada proses usulan pemekaran suatu kabupaten/kota di wilayah Tabagsel yaitu banyak kalangan terutama aktivis mahasiswa yang menjadi barisan terdepan menentang dan menolak terjadinya suatu pemekaran. Tetapi, ketika pada saat daerah tersebut sudah mekar malah mereka dengan tanpa sedikitpun rasa malu menjadi yang pertama dan barisan terdepan pula mengambil jatah dengan mendirikan organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat yang bersifat kedaerahan. 

Satu lagi kondisi yang membuat kita miris, ketika organisasi lama pro-pemekaran yang telah bersusah payah berjuang mengawal usulan pemekaran, dari awal sampai akhirnya mekar dan terpilih bupati yang baru, justru menjadi bulan-bulanan pemburukan karakter yang dilakukan organisasi yang baru. Realita ini bisa kita lihat pada dua kabupaten pemekaran eks-kabupaten Tapanuli Selatan yang mekar pada Juli 2007 kemarin. Ketika Kepala Daerah (Bupati) baru terpilih, maka berlomba-lomba mereka membentuk organisai kedaerahan yang baru dengan bupati terpilih sebagai pembina atau penasehat. 

Bupati justru dengan senang hati akan memenuhi permintaan tersebut, karena organisasi ini akan bisa dijadikan tameng atau tumbal ketika ada pihak tertentu yang menjadi oposisi berusaha mengkritik kinerja bahkan menjatuhkan tampuk pimpinan pemerintah daerah. Pada kondisi ini organisasi lama tentunya akan susah berkembang dan akan menjadi musuh bersama pemerintah daerah dan organisasi lain. 

Hal ini terjadi, karena tetap konsisten mengawal roda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa perduli siapa Bupati di kabupaten tersebut. Komitmen ini secara pasti sudah sangat bertentangan dengan upaya-upaya pihak tertentu dari aktivis organisasi lain dan pejabat pemerintah daerah yang berniat melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dan golongan.  

Pada nantinya, kita akan melihat apakah tradisi ini akan terus terjadi. Aktivis mahasiswa pada saat sekarang getol menentang usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Tetapi akhirnya mereka akan bersandiwara seolah-olah menjadi orang yang paling mendukung pemekaran dengan mendirikan organisasi kedaerahan untuk memuluskan diri menjadi calon kepala daerah dan calon legislatif.

 

* Penulis adalah Mahasiswa Semester 7(tujuh) Jurusan Hukum Acara Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Padanglawas Utara (IMPALU)

 

Penulis: Padian Adi S Syahputra
Editor: Achmad Subechi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
0 KOMENTAR
31224 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas