Jumat, 21 November 2014
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Hari ini Penutupan Pendaftaran Calon Bupati Natuna

Kamis, 11 November 2010 01:37 WIB

Hari ini Penutupan Pendaftaran Calon Bupati Natuna
ist
Gedung kantor kepala daerah Natuna yang masih relatif baru dibangun
Laporan Tribunner, Rikyrinovsky dari Natuna
Wartawan Perbatasan Utara Indonesia

NATUNA
- Pendaftaran bakal calon bupati-wakil bupati kabupaten Natuna dibuka mulai 5 - 11 November 2010. Namun hingga Rabu (10/11) baru ada dua bakal calon yang mendaftar ke KPU Daerah Natuna.

Bakal calon yang sudah mendaftar yaitu Tawarih dari PDIP dan Drs H Sayid Ridwan Idris berpasangan dengan H  Herman Yadi dari calon independen. Herman sudah menyetorkan persyaratan 6,5 persen pemilih yaitu berupa dukungan  4.948 lembar KTP sebagai bukti.

Pemilukada Natuna yang akan memilih bupati wakil bupati periode 2011-2016 ini tampak unik karena hingga waktu tinggal satu hari ini saja tapi baru ada dua bakal calon yang mendaftar.

Pelaksanaan pemilukada akan digelar Februari 2011. Sebentar lagi akan dibuka masa sosialisasi yaitu para bakal calon akan mempekenalkan diri kepada masyarakat melalui berbagai cara.

Ketua LSM Gerbang Utara, Safrizal Sofyan berharap, pemilukada kali ini menghasilkan bupati dan wakil bupati yang ideal dan disukai masyarakat tanpa harus menggunnakan uang negara dalam sosalisasi atau perjuangan politik. Pasalnya, sudah ada pelajaran para pendahulu yaitu manan bupati Natuna Hamid Rizal dan mantan Keuta DPRD Natuna Daeng Rusnadi yang mendekam di penjara karena korupsi.

Natuna sebagai kabupaten kepulauan di bagian utara Indonesia memang memiliki APBD yang besar dan sangat menggiurkan. Karena penduduknya baru mencapai  92.060 jiwa dengan APBD Rp 1 triliun. Angka yang sangat besar bila diperuntukkan penduduk yang kurang dari 100 ribu itu.

"Kita minta para calon bupati dan calon wakil bupatii yang akan bertarung pada Pemilukada Natuna 2011 mendatang tidak memanfaatkan dana APBD untuk  sosialisasi atau kampanye. Dana  APBD adalah uang rakyat, tentu penggunaannya untuk kepentingan masyarakat,” kata Safrizal Sofyan (10/11) di Ranai Natuna.

Menurut para aktivis di Natuna, APBD bisa bocor pada tahun tahun sebelumnya karena penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran dan euforia menjelang pemiukada. "Jangan sampai APBD dipakai untuk kepentingan polisik," tambahnya.

Tahun 2010 ini, APBD Natuna menembus angka Rp 1 triliun yang terdiri dari Rp 835,28 miliar dan tambahan setelah perubahan sebesar Rp 280,45 miliar.

Dana sebesar itu diperuntukkan bagi penambahan belanja tidak langsung SKPD yang meliputi, subsidi listrik, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan serta bantuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Natuna  bergantung dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas tanpa ditopang ekonomi kerakyatan. Padahal saat terbentuknya Kab Anambas, APBD Natuna mencapai Rp 1,9 triliun.

Ditemui secara terpisah, tokoh masyarakat Natuna, Aspalani, meminta para pejabat sebagai abdi masyarakat, harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan penguasa. Sebab, sesuai dengan tugas pokoknya, pejabat pemerintah itu, harus melayani kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan penguasa.

"Ingat, dana APBD jangan sampai digunakan untuk kepentingan salah satu golongan. Apalagi digunakan untuk kampanye dan sosialisasi,” ujar mantan Kepala Desa Harapan Jaya (editor widodo)
Editor: Iswidodo
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas