• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribunners

Blog Tribunners

Pilkada Ulang: Demokratisasi atau Pelecehan bagi Rakyat?

Kamis, 18 November 2010 12:06 WIB
Pilkada Ulang:  Demokratisasi atau Pelecehan bagi Rakyat?
tribunnews.com/novemy leo
Sejumlah saksi pemohon gugatan sengketa Pemilu Kada TTU dari pasangan Gabriel Manek-Simon Feka dan pasangan Yohanes Usfunan-Nikolaus Suni, pada sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/11/2010).
TRIBUNNEWS.COM - Pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang, pemungutan suara ulang dan perhitungan ulang, menjadi “trend” baru  dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak Pilkada yang divonis oleh MK berujung pada putusan diatas. Untuk Sumatera Utara sendiri, beberapa Pilkada diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Tercatat Pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara  pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 ini Pilkada Kota Tanjung Balai, Pilkada Kabupaten Madina dan Pilkada Kota Tebing Tinggi.  Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang yang mendapat “keadilan” dari keputusan MK ini ??

Diskursus mengenai Pemungutan Suara ulang yang diulas para pengamat politik, pakar, dan juga politisi, cenderung kepada  Pertama, “pembenaran” atas apa yang diputuskan oleh MK. Banyak faktor yang berperan dalam hal ini seperti Sosok MK yang diposisikan sebagai lembaga “super body” menjadi faktor yang sangat significant . Keputusan MK bersifat “final dan mengikat”  dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) membuat  stake holder sebuah Pilkada –terutama penyelenggara dan para calon Kepala/Wakil Kepala Daerah ) tidak punya pilihan lain selain menuruti “kemauan”  MK.

Kemudian, tidak adanya ruang hukum lain  yang diberikan Undang-undang , membuat kajian atau telaah terhadap putusan MK berhenti. Putusan MK menjadi sesuatu yang sakral dan superior, sehingga banyak pihak berpendapat “tak ada manfaatnya menelaah putusan-putusan MK mengenai perselisihan ilkada. Seandainya, putusan MK itu-pun  “menyalah” atau bahkan keluar dari koridor kewenangannya, toh tidak ada mekanisme yang bisa membatalkannya. Keputusan MK final” !

Kedua, komentar yang muncul keruang publik lebih berkutat atas “perilaku” calon kepala/wakil kepala daerah  yang “dikalahkan MK” ini. Menguliti perilaku calon yang “dikalahkan”  MK dan menyusun argumen, hipotesis , opini yang bernuansa “membenarkan” putusan MK, jauh lebih “aman” ,  lebih “akademis”  dan lebih mununjukkan “keberpihakan”  kepada proses  “demokratisasi”   daripada mengupas apa nilai positip dari calon yang “dikalahkan” MK tersebut.  Demikian juga, dengan calon yang kalah yang mengajukan gugatan ke MK. Hal ini juga sering tidak diulas para pakar dan pengamat. Seyogiyanya, keberadaan calon yang kalah yang menggugat ini juga harus dicermati.

Karena biasanya, sebelum Pilkada dilakukan, semuanya diajak untuk berikrar siap kalah siap menang. Ironisnya, ketika calon-calon tersebut kalah, gugatan yang diajukan ke MK, jauh hari sebelum Pilkada berlangsung sudah   dipikirkan  persoalan apa atau cacat apa dari calon yang menang yang akan diajukan ke MK ketika dia kalah nantinya. Tapi kalau dia menang, cacat dari kandidat lain tak perlu dipersoalkan.  Artinya, secara jujur, calon-calon yang kalah yang menggugat ini juga memungkinkan dikategorikan turut menyembunyikan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

Ketiga, Menyinggung sekilas “kinerja” penyelenggara seperti KPU dan Panwas.  Dan kupasan  mengenai hal ini sering berhenti pada sebuah situasi yang absurd. Memang ada nuansa analisis  yang menyinggung konstribusi penyelenggara dalam “kegagalan” pilkada yang dilakukan. Dan opini yang “dibangun” atau “terbangun” di publik, menyiratkan  untuk “kepentingan  siapa” opini itu dibangun. Sehingga, tidak pernah ada yang secara lugas pengenaan sanksi kepada KPU sebagai regulator, KPUD Propinsi sebagai perpanjangan tangan KPU Pusat ataupun Bawaslu, Panwas serta pihak terkait lainnya. Dengan kata lain, “kegagalan” Pilkada yang terjadi, hanyalah akibat kesalahan Calon Pememang yang digugat oleh calon yang kalah. Walau sebenarnya yang digugat oleh Calon yang kalah adalah penyelenggara – dalam hal ini KPUD setempat-.

Keempat,  menyinggung sedikit tentang “peran atau keterlibatan”  birokrasi   yang “membuat” pilkada tersebut bermasalah. Kupasan mengenai hal ini juga tidak begitu luas. Ini juga disebabkan “kurang nyamannya” menguliti dari sosok penguasa. Apalagi salah seorang calon adalah incumbent.  

Kelima, persoalan anggaran pelaksanaan jika  pemungutan suara akan ulang. Pada ranah ini, pembahasan lebih berkutat pada ketersediaan uang/anggaran yang akan digunakan lagi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Darimana anggaran akan diambil, atau juga ðisweet .  Atau juga bagaimana “caranaya”  agar anggaran putaran kedua bisa digunakan untuk biaya pemungutan suara ulang. Namun, bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang sudah digunakan pada saat Pilkada, terlupakan oleh persoalan “kepentingan” akan Pemungutan Suara Ulang. Bagaimana “uang rakyat” yang sudah habis dengan hasil sia-sia tersebut bukan bahasan yang menarik. Atau juga, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah ludes tersebut, tidak pernah berujung sampai tuntas. Padahal, putusan yang dibuat MK sehingga “dilakukan”  pemungutan suara ulang, niscaya ada pihak yang bersalah (KPU Pusat sebagai regulator atau KPU Propinsi atau KPUD setempat atau Panwas atau penyelenggara yang lain).

Bahkan DPRD juga DPR  –yang wakil rakyat itu- , sangat jarang berupaya menelaah keputusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut.   Apakah keputusan MK tersebut, sesungguhnya mendukung rakyat untuk berdaulat atau bukan, selalu luput dari kacamata telaah DPRD atau DPR  secara kelembagaan. Bukankah seluruh lembaga negara  boleh diawasi oleh DPR ??!!

Penelaahan yang lebih mendalam terhadap implikasi yang terjadi (dan akan terjadi)  pada rakyat  yang mendukung calon yang menang  agak minim dan tidak berimbang! Ulasan lebih banyak menyinggung “perasaan” rakyat  yang merupakan “barisan” calon yang mengajukan gugatan  yang dimenangkan MK.  Kajian yang sungguh-sungguh kritis terhadap posisi kedaulatan rakyat akan putusan MK tersebut sangat minim dan dangkal . Kedaulatan rakyat dalam sebuah pilkada hanya bernilai “benar” ketika MK memutuskan Pilkada tersebut tidak bermasalah. Pada kondisi ini, sesungguhnya kedaulatan rakyat terkalahkan oleh argumentasi hukum dari segelintir elit.

Telaah sederhana terhadap beberapa hasil keputusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara ulang, di Tanjung Balai, Madina dan Tebing Tinggi  dan membandingkannya dengan Putusan MK pada Pilkada-pilkada lain yang tidak diperintahkan Pemungutan Suara ulang, membuat kening berkerut.   Misalnya, Pilkada Kota Medan.  Rudolf Pardede  pencalonannya tidak diterima KPUD Medan. Dengan alasan administratif. Sementara untuk menjadi Wakil Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  KPUD Sumut  meluluskan syarat administratifnya. sehingga beliau menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera, dan jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – sampai sekarang- berkomentar keras terhadap KPUD Medan. Irham Buana , Ketua KPUD Sumut, berkali-kali “mengancam” KPUD Medan perihal penolakan terhadap Rudof tersebut.  Bahkan KPUD Sumut “mendapat” dukungan dari KPU Pusat, agar Rudolf diterima sebagai Calon. KPUD Medan bergeming. Rudolf  tetap dinyatakan KPUD Medan  tidak memenuhi persyaratan administratif !!

Rudolf Pardede sendiri, secara elegan , terhormat dan sabar menempuh proses hukum. Beliau menggugat KPUD Medan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Medan, dan menang.   Bahkan ketika sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) , Rudolf juga menang. Namun, ironisnya perjuangan hukum Rudolf Pardede -yang pada saat mendaftarkan diri sebagai calon adalah seorang rakyat- ini tidak “berarti” apa-apa bagi penyelenggara. Koridor hukum yang ditempuhnya hanya memungkinkan beliau berjuang melalui PTUN. Sebagai rakyat, beliau tidak punya “legal standing” mengadu ke MK.   MK hanya menyidangkan masalah PHPU, yang dimohonkan  salah satu atau lebih pasangan calon Kepala Daerah yang merasa dirugikan. Rudolf tidak mungkin menempuh itu. Beliau bukan calon atau pasangan calon.  Saat itu beliau adalah rakyat. Dan ketika masalah Rudolf Pardede ini dicantelkan pasangan calon lain (Prof Arif )  yang menggugat ke MK, keputusan PT TUN terhadap Rudolf Pardede ini  tidak menjadi pertimbangan bagi MK. Pilkada Medan tetap saja sah tanpa keikutsertaan Rudolf Pardede. Ekstrimnya, putusan Lembaga Hukum yang lain tidak “berarti”  dimata MK.. KPUD Sumut maupun KPU Pusat yang telah “mendudukannya” sebagai Wakil dan Gubernur serta DPD tidak  menjadi telaah ilmiah maupun akademis.

Analisis kajian ilmiah ataupun kupasan demokrasi dari para pengamat, akademisi , aktivis demokrasi dan lain-lain, tidak ‘menguliti”  secara jernih , luas, tajam, ilmiah, perihal hak-hak konstitusinil ratusan ribu rakyat yang mengusung Rudolf sebagai balon walikota Medan dari jalur Independen .  Juga, kajian demokrasi dan politis terhadap jutaan rakyat yang telah dipimpinnya sebagai wakil/gubernur Sumatera Utara periode 2004 – 2009.  Demikian juga, ratusan ribu suara rakyat yang telah menghantarkannya sebagai anggota DPD setelah ditetapkan KPD Sumut/KPU Pusat tidak sedikitpun menjadi  telaahan yang “berharga” dalam penggagalan Rudolf mendaftar sebagai Bakal calon Walikota Medan !! Dengan kata lain, keikutsertaan rakyat dalam proses demokratisasi Pilkada Medan lewat sosok Rudolf Pardede, teralineasi dan tereduksi, dibanding  entah namanya kepentingan atau apa. Ini contoh kasus pertama.

Contoh kasus kedua, Pilkada Kota Tebing Tinggi . HM Syafri Chap berpasangan dengan H Hafaz Fadilah, memenangkan Pilkada secara telak dalam 1 (satu) putaran. Proses Pilkada yang berlangsung dengan damai , kondusif, serta tidak sepotong surat ataupun pengaduan dari pihak manapun sebelum Pilkada digelar,  dan memenuhi seluruh peraturan KPU, digugat ke MK oleh calon yang kalah.   Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa KPU (baca Pusat) telah salah  dalam menterjemahkan Undang-undang. Artinya, dengan Peraturan yang dibuat KPU Pusat , HM Syafri Chap jadi bisa memenuhi seluruh persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah !  Dan dalam proses menjeput amanah kedaulatan rakyat lewat proses Pilkada, HM Syafri Chap memenangkannya. Namun, karena KPU Pusat telah salah menterjemahkan Undang-undang,  HM Syafri Chap yang telah lolos dalam pencalonan, dan ditetapkan sebagai walikota terpilih, maka hasil kedaulatan rakyat  yang diamanahkan itu harus dibatalkan. MK memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dengan tidak mengikutkan HM Syafri Chap.

 MK  secara eksplisit menyebutkan dalam putusannya  “maka sekiranya Pasangan Calon tersebut (HM Syafri Chap-Hafaz Fadilah-pen) tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah”.  (Pernyataan yang sama seharusnya juga disebutkan MK juga untuk Pilkada Medan, “maka sekiranya Pasangan Balon tersebut (Rudolf Pardede – Afifuddin Lubis -pen)  diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah”.

Dalam kutipan putusan MK -yang berandai-andai-  tersebut ada “kesan”  menyiratkan “keberpihakan” kepada calon lain yang tidak menjadi pemenang Pilkada. 

Dan Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan suara ulang di Tebing Tinggi, sesungguhnya sebuah keputusan yang “luar biasa” didalam tubuh MK sediri.   Pendapat Hakim MK terbelah. Antara yang konsisten melihat persoalan  dari kewenangan MK yang diberikan Undang-undang versus dengan yang melihat persoalan dari aspek yang lain. 5 (lima) orang hakim MK membenarkan bahwa HM Syafri Chap tidak memenuhi persyaratan menjadi calon, serta 4 (empat) orang hakim MK menyatakan persoalan ini bukan ranah dan kewenangan MK.  Alhasil, sebuah “kebenaran” ditentukan oleh suara terbanyak,  5 versus 4 . (Tak ubahnya seperti DPR bersidang) .

Demikian juga dengan Pilkada Kabupaten Madina  dan Tanjung Balai .. Menurut persidangan MK, pada  kedua Pilkada tersebut, terbukti terjadi money politik !  Di kedua daerah  tersebut diperintahkan pemungutan suara ulang. Penyelengara Pilkada, baik KPUD, Panwas dan lainnya yang diamanahkan undang-undang serta dibiayai dengan anggaran negara, tidak ada sedikitpun dikenakan sanksi  dalam putusan tersebut. Lagi-lagi yang terhukum adalah rakyat. Proses kedaulatan rakyat lewat Pilkada dinilai MK tidak memenuhi ketentuan, sehingga Pemungutan Suara harus diulang. Secara ekstrim bisa diartikan, Rakyat diperintahkan untuk memberikan suaranya kembali lewat pemungutan suara ulang. Berlebihankah bila disebutkan, ketika Calon yang kalah menggugat KPUD atau Calon yang kalah berperkara dengan KPUD) yang terhukum adalah rakyat ??

Lalu kasus yang mirip dengan Kota Tanjung Balai dan Kab. Madina, ada juga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Juga terbukti terjadi  money politik. Bedanya dengan di Kabupaten Madina  dan Tanjung Balai, tadi, di Kabupaten Kota Waringin Barat, calon yang menang tidak boleh ikut pemungutan suara ulang.

Terlepas dari berbagai persepsi atas keputusan MK yang memerintahkan Pemungutan suara ulang, yang coba disoroti adalah pertanyaan diatas “ rakyatkah yang mendapat keadilan  dan berkah dari putusan MK tersebut ??!

Menurut penulis , sama sekali tidak. Rakyat justru menjadi korban. Contoh, di Kota Medan, KPUD Kota Medan tidak membolehkan Rudolf mendaftar. Putusan KPUD dibatalkan oleh PTUN dan PTTUN. Tapi KPUD Medan Jalan terus. KPU Propinsinya “lihat arah angin”. Semula  berniat me”majelis dewan etikkan” KPUD Medan karena tidak menaati  Surat KPU Pusat yang menjelaskan Rudolf Pardede memenuhi syarat pencalonan.

Nah, disini yang dirugikan adalah rakyat Medan pendukung Rudolf.

Kasus Kota Tebing Tinggi. Yang dihukum dan dirugikan adalah rakyat. KPU Pusat yang dinyatakan MK telah salah dalam menterjemahkan Undang-undang, tidak ada sedikitpun tersirat, jangankan tersurat, dalam putusan MK tsb, menerima sanksi atas kesalahannya tersebut. Lagi lagi rakyat yang dihukum dan dirugikan. Lagi-lagi calon pilihan rakyat yang didholimi. KPUD diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu artinya, hasil proses demokrasi rakyat dinegasikan. Rakyat diposisikan tidak berdaulat untuk menentukan siapa yang pantas jadi pemimpin mereka. . Ini juga menyiratkan seluruh kewenangan hukum mengenai pilkada mutlak ditangan MK. Kewenangan Lembaga negara atau lembaga hukum lainnya, bisa dikesampingkan oleh MK. Dan apapun keputusan MK sudah bersifat final dan mengikat ! Ini yang menguatirkan. Kalau putusan MK itu memang benar 100 %, dan memenuhi rasa keadilan dan menjungjung kedaulatan rakyat, serta menghargai kewenangan lembaga negara lain yang juga diperintah UUD 1945 dan UU, bisalah diterima. MK kita jujung sebagai institusi peradilan. Tapi, ketika  MK secara leluasa melakukan argumentasi panjang lebar aspek hukum , sehingga bisa menyinggung hal lain yang bukan kewenangannya, bagaimana akal sehat kita untuk menerimanya sebagai sesuatu yang final dan mengikat ?? Bagaimana akal sehat kita melihat, bahwa sejatinya pada sebuah proses demokras yang berdaulat adalah  Rakyat , tapi pada beberapa kasus, yang berdaulat ternyata bukan rakyat sama sekali !!!??

Dampak lain yang juga hukuman bagi rakyat adalah; pasca putusan Pemungutan Suara Ulang oleh MK. Dampak nya sangat luar biasa besar. Sesuai perundang-undangan, jelas pada pemungutan suara ulang tidak ada perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT yang lama harus digunakan. Artinya, rakyat yang telah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah saat pemungutan suara ulang dilakukan, walau secara undang-undang sudah memiliki hak konstitusionil, tidak boleh  menggunakan hak pilihnya. Tapi , karena pada saat pilkada awal, mereka belum memenuhi persyaratan maka mereka tidak bisa didaftarkan dalam DPS atau DPT. Dengan kata lain, Hak Konstitusi nya sebagai warga negara tidak diberi ruang untuk digunakan. Bisa ditebak, dalih penyelenggara menegasikan hal ini akan sangat sederhana, “ bahwa Pemungutan Suara Ulang lebih bersifat menguji” sehingga tidak ada pembaharuan atau pemutakhiran data (pemilih). Pertanyaannya adalah, bahwa rakyat ini belum bisa memenuhi ketentuan undang-undang pada waktu pendataan pemilih pada Pilkada yang lalu. Dan, pada hari ini setelah berusia 17 tahun ataupun berkeluarga, undang-undang menjamin hak konstitusionil mereka. Alasan Pemungutan Suara Ulang hanya lebih bersifat menguji, masih bisa didalihkan seandainya pemungutan suara ulang yang dilakukan itu masih dalam rentang waktu tahapan Pilkada yang disusun sebelumnya. “Pembenaran” bahwa rakyat tersebut belum memenuhi syarat/ketentuan perundang-undangan pada saat tahapan Pilkada  dan Pemungutan Suara Ulang lebih bersifat menguji, sehingga mereka tidak “perlu” atau tidak ikut dalam pemungutan suara ulang, sangat layak dipertanyakan dan dipersoalkan !!!

Lalu bagaimana dengan para calon Kepala/Wakil Kepala  Daerah yang akan mengikuti Pemungutan Suara Ulang ??  Kasus di Tebing Tinggi misalnya, Pilkada berlangsung tanggal 12 Mei 2010, dan  belum ada kejelasan Pemungutan Suara Ulang sampai akhir tahun 2010 ini. Putusan MK juga tidak memberi batasan waktu.  Sebagian besar persyaratan administrasi calon Kepala/Wakil  Kepala Daerah sudah pasti kedaluarsa. Contoh, Surat Kesehatan, Surat Keterangan Pengadilan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kalau berpegang teguh pada hukum yang diberlakukan pada rakyat : “yakni Pemungutan Suara Ulang  lebih bersifat menguji serta tidak ada pemutakhiran atau pembaharuan data”, maka , seluruh calon tersebut tidak akan ada yang memenuhi persyaratan. Artinya Pemungutan Suara Ulang yang digelar nanti, akan cacat hukum !! Ironisnya nanti, dengan berlindung dibalik argumen hukum, fatwa dan  putusan MK, boleh jadi dilakukan pembaharuan data atau perpanjangan masa berlaku berkas. Surat Kesehatan para calon mungkin “akan diperpanjang”, demikian juga SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan. Karena kalau dilakukan uji ulang terhadap para calon ini, boleh jadi Sudah tidak sehat lagi, boleh Jadi sudah ada utang di bank atau tersangkut masalah lain. !! Sehingga sesungguhnya tidak berhak lagi mendapat Surat keterangan tersebut. Kalau tidak ada lagi calon yang memenuhi hal itu semua, bagaimana ?? Pemungutan Suara Ulang GAGAL ?? Harusnya seperti itu, jika Hukum juga menjungjung kedaulatan rakyat, dan seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum !

Penulis kembali pesimis, kesetaraan hukum antara rakyat dengan elit ini akan terjadi. Sebab, pembatalan atau putusan tidak sahnya sebuah Proses Pilkada yang sudah berlangsung dengan elegan, kondusif, dan sukses (menurut kacamata rakyat) sebagai manifestasi  Rakyat Berdaulat, itu saja sudah sebuah penegasian kedaulatan rakyat. Ditambah lagi dengan kemungkinan utak-atik peraturan yang membuat Calon Kepala/Wakil kepala Daerah akan bisa tetap memenuhi syarat administrasi ataupun hukum sebagai calon-calon yang akan dipilih, tapi rakyat sendiri tidak memiliki ruang karena sudah memenuhi syarat hukum tapi tetap tidak bisa ikut memilih!!?   Sehingga,  berlebihankah bila disebutkan, Pemungutan Suara Ulang, adalah perkosaan berkali-kali terhadap hak-hak dan kedaulatan rakyat.

Tebing Tinggi,   17 November 2010
Penulis: Yunan Napitupulu
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
3 KOMENTAR
64742 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Lotmin Ginting-Selasa, 7 Desember 2010 Laporkan
    fakta mengungkapkan mahalnya demokrasi...untuk itu hrs dijaga dan dikawal...
  • alex-Selasa, 30 November 2010 Laporkan
    makanya...semuanya harus berpikir..milih wakil rakyat jangan salah..kalo salah, ya terus-terusan salah...keblinger terus jadinya..kebenaran harus ditegakan..khusus tangsel, memang harus diperjuangkan, karena memang kebenaran dilapangan seperti itu, penuh
  • Faisal_Mard-Kamis, 18 November 2010 Laporkan
    Terlalu berbelit dan rumitnya pilkada saat ini, yang kalah berhak mengugat yang menang, akhirnya pilkada ulang. Berapa banyak uang rakyat yang harus dihamburkan yang tujuannya hanya memilih satu orang saja.
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas