Blog Tribunners

Pilkada Ulang: Demokratisasi atau Pelecehan bagi Rakyat?

Pemungutan suara ulang dan perhitungan ulang, menjadi “trend” baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilkada Ulang:  Demokratisasi atau Pelecehan bagi Rakyat?
tribunnews.com/novemy leo
Sejumlah saksi pemohon gugatan sengketa Pemilu Kada TTU dari pasangan Gabriel Manek-Simon Feka dan pasangan Yohanes Usfunan-Nikolaus Suni, pada sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/11/2010).

Diskursus mengenai Pemungutan Suara ulang yang diulas para pengamat politik, pakar, dan juga politisi, cenderung kepada  Pertama, “pembenaran” atas apa yang diputuskan oleh MK. Banyak faktor yang berperan dalam hal ini seperti Sosok MK yang diposisikan sebagai lembaga “super body” menjadi faktor yang sangat significant . Keputusan MK bersifat “final dan mengikat”  dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) membuat  stake holder sebuah Pilkada –terutama penyelenggara dan para calon Kepala/Wakil Kepala Daerah ) tidak punya pilihan lain selain menuruti “kemauan”  MK.

Kemudian, tidak adanya ruang hukum lain  yang diberikan Undang-undang , membuat kajian atau telaah terhadap putusan MK berhenti. Putusan MK menjadi sesuatu yang sakral dan superior, sehingga banyak pihak berpendapat “tak ada manfaatnya menelaah putusan-putusan MK mengenai perselisihan ilkada. Seandainya, putusan MK itu-pun  “menyalah” atau bahkan keluar dari koridor kewenangannya, toh tidak ada mekanisme yang bisa membatalkannya. Keputusan MK final” !

Kedua, komentar yang muncul keruang publik lebih berkutat atas “perilaku” calon kepala/wakil kepala daerah  yang “dikalahkan MK” ini. Menguliti perilaku calon yang “dikalahkan”  MK dan menyusun argumen, hipotesis , opini yang bernuansa “membenarkan” putusan MK, jauh lebih “aman” ,  lebih “akademis”  dan lebih mununjukkan “keberpihakan”  kepada proses  “demokratisasi”   daripada mengupas apa nilai positip dari calon yang “dikalahkan” MK tersebut.  Demikian juga, dengan calon yang kalah yang mengajukan gugatan ke MK. Hal ini juga sering tidak diulas para pakar dan pengamat. Seyogiyanya, keberadaan calon yang kalah yang menggugat ini juga harus dicermati.

Karena biasanya, sebelum Pilkada dilakukan, semuanya diajak untuk berikrar siap kalah siap menang. Ironisnya, ketika calon-calon tersebut kalah, gugatan yang diajukan ke MK, jauh hari sebelum Pilkada berlangsung sudah   dipikirkan  persoalan apa atau cacat apa dari calon yang menang yang akan diajukan ke MK ketika dia kalah nantinya. Tapi kalau dia menang, cacat dari kandidat lain tak perlu dipersoalkan.  Artinya, secara jujur, calon-calon yang kalah yang menggugat ini juga memungkinkan dikategorikan turut menyembunyikan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

Ketiga, Menyinggung sekilas “kinerja” penyelenggara seperti KPU dan Panwas.  Dan kupasan  mengenai hal ini sering berhenti pada sebuah situasi yang absurd. Memang ada nuansa analisis  yang menyinggung konstribusi penyelenggara dalam “kegagalan” pilkada yang dilakukan. Dan opini yang “dibangun” atau “terbangun” di publik, menyiratkan  untuk “kepentingan  siapa” opini itu dibangun. Sehingga, tidak pernah ada yang secara lugas pengenaan sanksi kepada KPU sebagai regulator, KPUD Propinsi sebagai perpanjangan tangan KPU Pusat ataupun Bawaslu, Panwas serta pihak terkait lainnya. Dengan kata lain, “kegagalan” Pilkada yang terjadi, hanyalah akibat kesalahan Calon Pememang yang digugat oleh calon yang kalah. Walau sebenarnya yang digugat oleh Calon yang kalah adalah penyelenggara – dalam hal ini KPUD setempat-.

Keempat,  menyinggung sedikit tentang “peran atau keterlibatan”  birokrasi   yang “membuat” pilkada tersebut bermasalah. Kupasan mengenai hal ini juga tidak begitu luas. Ini juga disebabkan “kurang nyamannya” menguliti dari sosok penguasa. Apalagi salah seorang calon adalah incumbent.  

Kelima, persoalan anggaran pelaksanaan jika  pemungutan suara akan ulang. Pada ranah ini, pembahasan lebih berkutat pada ketersediaan uang/anggaran yang akan digunakan lagi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Darimana anggaran akan diambil, atau juga ðisweet .  Atau juga bagaimana “caranaya”  agar anggaran putaran kedua bisa digunakan untuk biaya pemungutan suara ulang. Namun, bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang sudah digunakan pada saat Pilkada, terlupakan oleh persoalan “kepentingan” akan Pemungutan Suara Ulang. Bagaimana “uang rakyat” yang sudah habis dengan hasil sia-sia tersebut bukan bahasan yang menarik. Atau juga, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah ludes tersebut, tidak pernah berujung sampai tuntas. Padahal, putusan yang dibuat MK sehingga “dilakukan”  pemungutan suara ulang, niscaya ada pihak yang bersalah (KPU Pusat sebagai regulator atau KPU Propinsi atau KPUD setempat atau Panwas atau penyelenggara yang lain).

Bahkan DPRD juga DPR  –yang wakil rakyat itu- , sangat jarang berupaya menelaah keputusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut.   Apakah keputusan MK tersebut, sesungguhnya mendukung rakyat untuk berdaulat atau bukan, selalu luput dari kacamata telaah DPRD atau DPR  secara kelembagaan. Bukankah seluruh lembaga negara  boleh diawasi oleh DPR ??!!

Penelaahan yang lebih mendalam terhadap implikasi yang terjadi (dan akan terjadi)  pada rakyat  yang mendukung calon yang menang  agak minim dan tidak berimbang! Ulasan lebih banyak menyinggung “perasaan” rakyat  yang merupakan “barisan” calon yang mengajukan gugatan  yang dimenangkan MK.  Kajian yang sungguh-sungguh kritis terhadap posisi kedaulatan rakyat akan putusan MK tersebut sangat minim dan dangkal . Kedaulatan rakyat dalam sebuah pilkada hanya bernilai “benar” ketika MK memutuskan Pilkada tersebut tidak bermasalah. Pada kondisi ini, sesungguhnya kedaulatan rakyat terkalahkan oleh argumentasi hukum dari segelintir elit.

Telaah sederhana terhadap beberapa hasil keputusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara ulang, di Tanjung Balai, Madina dan Tebing Tinggi  dan membandingkannya dengan Putusan MK pada Pilkada-pilkada lain yang tidak diperintahkan Pemungutan Suara ulang, membuat kening berkerut.   Misalnya, Pilkada Kota Medan.  Rudolf Pardede  pencalonannya tidak diterima KPUD Medan. Dengan alasan administratif. Sementara untuk menjadi Wakil Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  KPUD Sumut  meluluskan syarat administratifnya. sehingga beliau menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera, dan jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – sampai sekarang- berkomentar keras terhadap KPUD Medan. Irham Buana , Ketua KPUD Sumut, berkali-kali “mengancam” KPUD Medan perihal penolakan terhadap Rudof tersebut.  Bahkan KPUD Sumut “mendapat” dukungan dari KPU Pusat, agar Rudolf diterima sebagai Calon. KPUD Medan bergeming. Rudolf  tetap dinyatakan KPUD Medan  tidak memenuhi persyaratan administratif !!

Halaman
123
Penulis: Yunan Napitupulu
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help