• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunners

Mencermati Kebijakan Menaikkan Harga BBM

Jumat, 23 Maret 2012 10:52 WIB
Mencermati Kebijakan Menaikkan Harga BBM
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Anggota Reskrimsus Polda Kalimantan Barat melakukan penyegelan barang bukti dengan policeline diduga penimbun Bahan Bakar Minyak di Jalan Adisucipto Gang Mahmud, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Kamis (15/3/2012). Barang bukti yang diamankan berupa 7 ton liter bensin, 9 ton liter minyak tanah, 660 liter solar serta dua tangki BBM, 162 jeriken dan 29 drum. (Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda)

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter atau 33 % pada bulan April tampaknya tidak dapat ditunda. Sebab sudah merupakan keputusan pemerintah untuk menaikkannya walaupun kebijakan tersebut menuai penolakan dari berbagai kalangan. Menurut survei LSI yang dilakukan sebanyak 86,60 persen publik telah menolak kebijakan menaikan BBM yang tidak populis tersebut.

Tentu saja ini perlu dicermati mengingat dampak kenaikan harga BBM bisa jadi panjang. Sebab, jika BBM naik bulan April, maka otomatis harga-harga akan naik pada bulan itu. Lalu apa sebenarnya di balik kenaikan harga BBM ini?. Siapa-siapa yang bakal dirugikan dan diuntungkan? Bagaimana seharusnya rakyat memandang dan bersikap?

Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pencabutan subsidi yang mengakibatkan naiknya harga BBM adalah IMF. Sebab dialah yang memaksakan syarat mencabut subsidi BBM, dan listrik dalam Leter of Intent (LoI).

IMF menyuruh mencabut subsidi BBM itu sebagai syarat pemulihan ekonomi tentu hanya sekedar alat bagi AS dan negara-negara Barat lainnya. Sehingga target yang ingin dicapai dengan pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan raksasa Barat untuk mengeruk keuntungan dari naiknya harga BBM dan naiknya harga-harga yang lain. Perusahan-perusahaan AS dan Barat lainnya itulah yang paling siap menyambut privatisasi sektor-sektor publik termasuk mengambil alih Pertamina atau bersaing dengan pertamina dalam menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia.

Sebaliknya yang dirugikan adalah pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah merasa mengatasi masalah ketidaktepatan pemberian subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang-orang kaya dan industri dengan memindahkan subsidi kepada rakyat kecil secara langsung. Namun kurang diperhitungkan dampak kenaikan yang bukan tidak mungkin kalau tak terkendali-bisa menimbulkan gejolak bahkan jatuhnya pemerintahan seperti di masa Pak Harto.

Pencabutan subsidi BBM artinya pemerintah secara bertahap bakal melepaskan diri dari sektor-sektor publik dan nantinya sedikit perannya dalam sistem ekonomi  dan hanya membatasi pada kontrol, penegakan UU, dan penarikan pajak. Akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk membeli BBM dan barang-barang lainnya. Tak ada untungnya bagi rakyat maupun pemerintah.

Sebelum menaikkan harga BBM, semestinya pemerintah harus berusaha keras menekan anggaran belanja agar tidak defisit. Harus dibuat anggaran yang berimbang. Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan penghasilan. Bila penghasilan masih juga lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, maka pengeluaranlah yang harus dipangkas. Bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:Menyita Harta Koruptor

Pada skandal BLBI yang sangat menghebohkan, lebih dari Rp 164 triliun uang negara yang menguap entah kemana, belum lagi kasus century dan lainnya. Apa tidak mungkin menarik kembali uang yang telah terlanjur dikucurkan secara semena-mena itu? Uang itu tentu sangat berarti di saat negara dalam kesulitan seperti sekarang ini.

Keteladanan Pemimpin

Untuk menghemat pengeluaran pemerintah, para pejabat harus mau berkorban. Dan memberi contoh penghematan kepada seluruh rakyatnya. Misalnya tidak perlu lagi ada proyek-proyek renovasi gedung DPR yang membuang milyaran uang rakyat. Bila perlu gaji yang diterima langsung disumbangkan kembali kepada rakyat. PM Malaysia Mahatir Muhammad, konon di saat puncak krisis, tidak mengambil gajinya sebagai PM selama setahun. Bisakah cara serupa ditiru oleh pejabat di Indonesia?. Dengan penghematan yang dilakukan, Insya Allah akan terkumpul dana yang mungkin cukup besar, sehingga tidak perlu lagi menaikkan harga BBM.

 Memanfaatkan Sumberdaya Alam

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah. Sumberdaya mineral, misalnya emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu. Penguasa negeri ini harus berani mengambil alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Sebab, harus diakui bahwa pada saat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang. Swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat.

Misal di sektor pertambangan, ada PT Freeport, yang menguasai tambang emas di bumi Papua. Cadangan emas PT Freeport tersebut saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun (detikfinance, 12/3/2012). Sayang, kekayaan tersebut 90 %-nya dinikmati perusahaan asing  yang sudah lama menguasai tambang ini. Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan royalti dan pajak yang tak seberapa dari penghasilan PT Freeport yang luar biasa itu.

Membangun BUMN Profesional dan Efisien

Pemanfaatan secara optimal akan sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara profesional dan efisien. Sudah menjadi rahasia umum betapa di BUMN-BUMN selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat praktek-praktek korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik.

Akhirnya seluruh kebijakan pencabutan subsidi adalah konsekuensi logis dari aplikasi sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara sama sekali tidak berkewajiban untuk menjamin kebutuhan publik seperti listrik, BBM, pendidikan atau kesehatan masyarakat. Seluruhnya diserahkan kepada hukum pasar.

Dan penderitaan masyarakat di tanah air Indonesia ini makin menjadi-jadi akibat kebijakan birokrat yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat

Sementara itu Islam justru telah menetapkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas jaminan berbagai kebutuhan publik, sebagai salah satu bagian dari aktivitas ri'ayatusy syu'un. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pengadaan sarana listrik, BBM, kesehatan, dan pendidikan secara terjangkau. Betapa kontrasnya dengan prinsip kapitalisme.

Maka dari itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kemelut ini kecuali kembali kepada Islam. Hanya syariat Islam sajalah yang mampu untuk mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Wallahu'alam bi al-shawab

 Alumnus Institut Pertanian Bogor, Direktur Almarjan News dan Pengamat Kebijakan Publik PT Roda Bahari

Editor: Anita K Wardhani
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
378882 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas