Sabtu, 23 Mei 2015
Tribunners

Mencermati Kebijakan Menaikkan Harga BBM

Jumat, 23 Maret 2012 10:52 WIB

Mencermati Kebijakan Menaikkan Harga BBM
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Anggota Reskrimsus Polda Kalimantan Barat melakukan penyegelan barang bukti dengan policeline diduga penimbun Bahan Bakar Minyak di Jalan Adisucipto Gang Mahmud, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Kamis (15/3/2012). Barang bukti yang diamankan berupa 7 ton liter bensin, 9 ton liter minyak tanah, 660 liter solar serta dua tangki BBM, 162 jeriken dan 29 drum. (Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda)

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter atau 33 % pada bulan April tampaknya tidak dapat ditunda. Sebab sudah merupakan keputusan pemerintah untuk menaikkannya walaupun kebijakan tersebut menuai penolakan dari berbagai kalangan. Menurut survei LSI yang dilakukan sebanyak 86,60 persen publik telah menolak kebijakan menaikan BBM yang tidak populis tersebut.

Tentu saja ini perlu dicermati mengingat dampak kenaikan harga BBM bisa jadi panjang. Sebab, jika BBM naik bulan April, maka otomatis harga-harga akan naik pada bulan itu. Lalu apa sebenarnya di balik kenaikan harga BBM ini?. Siapa-siapa yang bakal dirugikan dan diuntungkan? Bagaimana seharusnya rakyat memandang dan bersikap?

Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pencabutan subsidi yang mengakibatkan naiknya harga BBM adalah IMF. Sebab dialah yang memaksakan syarat mencabut subsidi BBM, dan listrik dalam Leter of Intent (LoI).

IMF menyuruh mencabut subsidi BBM itu sebagai syarat pemulihan ekonomi tentu hanya sekedar alat bagi AS dan negara-negara Barat lainnya. Sehingga target yang ingin dicapai dengan pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan raksasa Barat untuk mengeruk keuntungan dari naiknya harga BBM dan naiknya harga-harga yang lain. Perusahan-perusahaan AS dan Barat lainnya itulah yang paling siap menyambut privatisasi sektor-sektor publik termasuk mengambil alih Pertamina atau bersaing dengan pertamina dalam menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia.

Sebaliknya yang dirugikan adalah pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah merasa mengatasi masalah ketidaktepatan pemberian subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang-orang kaya dan industri dengan memindahkan subsidi kepada rakyat kecil secara langsung. Namun kurang diperhitungkan dampak kenaikan yang bukan tidak mungkin kalau tak terkendali-bisa menimbulkan gejolak bahkan jatuhnya pemerintahan seperti di masa Pak Harto.

Pencabutan subsidi BBM artinya pemerintah secara bertahap bakal melepaskan diri dari sektor-sektor publik dan nantinya sedikit perannya dalam sistem ekonomi  dan hanya membatasi pada kontrol, penegakan UU, dan penarikan pajak. Akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk membeli BBM dan barang-barang lainnya. Tak ada untungnya bagi rakyat maupun pemerintah.

Sebelum menaikkan harga BBM, semestinya pemerintah harus berusaha keras menekan anggaran belanja agar tidak defisit. Harus dibuat anggaran yang berimbang. Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan penghasilan. Bila penghasilan masih juga lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, maka pengeluaranlah yang harus dipangkas. Bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:Menyita Harta Koruptor

Halaman123
Penulis: andi perdana gumilang
Editor: Anita K Wardhani
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas