Tribunners / Citizen Journalism

Keadilan Atas Nama Syahwat Mayoritas

Kriminalisasi keyakinan terhadap Ust. Tajul Muluk, pimpinan Syi’ah Sampang, merupakan penyelewengan hukum

Keadilan Atas Nama Syahwat Mayoritas
net
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM - Kriminalisasi keyakinan terhadap Ust. Tajul Muluk, pimpinan Syi’ah Sampang, merupakan penyelewengan hukum yang diperagakan secara terang-terangan dan berjamaah oleh hampir semua institusi hukum di Jawa Timur.

Secara resmi, Ust. Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Maret 2012 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. Saat itu, Polda tengah melakukan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada tokoh Syi’ah tersebut. Berbagai pihak hadir dalam gelar perkara tersebut, diantaranya utusan Kejaksaan Tinggi Jatim, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara tersebut, Penyidik (Polda Jatim) mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Ustad Tajul dengan tuduhan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Sebagaimana diduga sebelumnya, penetapan Ust. Tajul Muluk sebagai tersangka hanyalah akal-akalan Pemda Sampang dan Polres Sampang untuk memuaskan kelompok mayoritas. Banyak fakta yang membuktikan dugaan tersebut. Pertama, proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, sepenuhnya didasarkan pada fatwa MUI Sampang yang dikeluarkan pada Minggu 1 Januari 2012, serta laporan Ust. Rois al-Hukama (adik Tajul Muluk). Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi terkesan dipaksakan karena sejak awal tidak cukup bukti materiil untuk membuktikan tuduhan tersebut. Secara faktual, Polres Sampang kemudian melimpahkan kasus ini ke Polda Jatim karena alasan tersebut.

Kedua, proses menyeret Ust. Tajul ke pengadilan seperti kejar tayang. Baru pada Kamis, 5 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik (Polda Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi Jatim untuk dikonsultasikan, hanya berselang lima hari, Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara dinyatakan telah memenuhi syarat (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal yang perlu dicatat adalah proses ini hanya berlangsung dua hari karena Jumat-Minggu adalah hari libur. Pada kasus-kasus umum, proses P-21 memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Ketiga, ada upaya politis untuk menyeret proses pengadilan Ust. Tajul Muluk dari Surabaya ke Sampang. Hal ini terbukti pada Kamis, 12 April 2012, Berkas Perkara Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Ust. Tajul Muluk. Selanjutnya, penahanan Tajul Muluk dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Sampang. Kejaksaan Negeri Sampang berdalih penahanan tersebut juga terpaksa dilakukan karena ada ancaman pembakaran kantor Kejaksaan Negeri Sampang oleh massa. Berdasarkan keterangan Otman Ralibi, kuasa hukum Ust. Tajul Muluk, ada dugaan bahwa Bupati dan Polres Sampang menekan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk memidahkan proses pengadilan Tajul Muluk ke Sampang.

Upaya Bupati Sampang untuk melakukan intervensi hukum bukan yang pertama kali. Pada Senin, 26 Maret 2012, pengacara Tajul Muluk dan beberapa NGO melakukan pertemuan dengan Kapolda Jatim untuk mencari solusi agar kasus ini tidak dilanjutkan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya bisa tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena perbuatan Ust. Tajul Muluk tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a maupun pasal 335 KUHP. Namun berdasarkan keterangan Kapolda Jatim, Bupati Sampang sering datang ke Polda untuk memaksa penyidik agar kasus ini terus dilanjutkan. “Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman Ralibi menirukan perkataan Kapolda Jatim.

Pada kesempatan lain, Selasa, 10 April 2012 dalam sebuah acara pelantikan Camat di seluruh Kabupaten Sampang, Bupati Sampang berpidato bahwa Ust. Tajul Muluk sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Anehnya, Pernyataan Bupati Sampang ini bersamaan dengan penetapan P-21 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim. Bukan tidak mungkin, sudah ada arus informasi yang sistematis antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah Sampang dalam skema kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk.

Intervensi ini adalah bentuk lain dari penyelewengan hukum atas kasus yang menjerat tokoh Syi’ah tersebut. Di samping itu, semua memahami bahwa menyelenggarakan proses pengadilan Ust. Tajul Muluk di Sampang sama artinya dengan membiarkan pengadilan berjalan di bawah ancaman dan terror massa. Padahal secara faktual, situasi Sampang sampai hari tetap dibiarkan tidak kondusif. Berdasarkan keterangan Moch. Zaini, salah satu jamaah Syi’ah yang masih tinggal di Nangkrenang, Ust. Rais al-Hukama dan Bukhori Maksum (ketua MUI Sampang) terus menerus melakukan syiar kebencian di berbagai acara pengajian. Dalam situasi seperti ini, sudah bisa diduga massa akan mudah digerakan untuk meneror proses pengadilan.

Bukan tidak mungkin, proses pengadilan yang dipaksakan seperti ini memang sejak awal diskenario untuk memuaskan ‘syahwat’ kelompok mayoritas.

Rekomendasi:
1. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses kriminalisasi terhadap Ust. Tajul Muluk karena Kepolisian sendiri sebenarnya tidak bisa membuktikan secara materiil kebenaran tuduhan atas penodaan agama dan perbuatan tidak menyenangkan.
2. Apabila proses kriminalisasi Ust. Tajul Muluk tetap dilanjutkan, maka seluruh proses pengadilan tidak pernah bisa menjadikan fatwa MUI sebagai pijakan hukum. Bila proses peradilan tetap menggunakan fatwa MUI sebagai pijakan hukum, ini merupakan legal policy yang menginjak-injak kewibawaan hukum di Republik Indonesia.
3. Apabila proses kriminalisasi Ust. Tajul Muluk tetap dilanjutkan, maka proses pengadilan tidak dapat diselenggarakan di Sampang mengingat atmosfer terror dan tekanan massa yang tidak surut sampai hari ini. Hal ini jelas-jelas akan mempengaruhi obyektivitas putusan hukum.
4. Mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua aparat kepolisian yang terlibat dalam proses kriminalisasi. Hal ini karena apa yang dilakukan Polisi terkesan tunduk pada tekanan politik Kepala Daerah Sampang.

Halaman
1234
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help