• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 19 April 2014
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Keadilan Atas Nama Syahwat Mayoritas

Jumat, 13 April 2012 10:59 WIB
Keadilan Atas Nama Syahwat Mayoritas
net
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM - Kriminalisasi keyakinan terhadap Ust. Tajul Muluk, pimpinan Syi’ah Sampang, merupakan penyelewengan hukum yang diperagakan secara terang-terangan dan berjamaah oleh hampir semua institusi hukum di Jawa Timur.

Secara resmi, Ust. Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Maret 2012 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. Saat itu, Polda tengah melakukan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada tokoh Syi’ah tersebut. Berbagai pihak hadir dalam gelar perkara tersebut, diantaranya utusan Kejaksaan Tinggi Jatim, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara tersebut, Penyidik (Polda Jatim) mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Ustad Tajul dengan tuduhan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Sebagaimana diduga sebelumnya, penetapan Ust. Tajul Muluk sebagai tersangka hanyalah akal-akalan Pemda Sampang dan Polres Sampang untuk memuaskan kelompok mayoritas. Banyak fakta yang membuktikan dugaan tersebut. Pertama, proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, sepenuhnya didasarkan pada fatwa MUI Sampang yang dikeluarkan pada Minggu 1 Januari 2012, serta laporan Ust. Rois al-Hukama (adik Tajul Muluk). Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi terkesan dipaksakan karena sejak awal tidak cukup bukti materiil untuk membuktikan tuduhan tersebut. Secara faktual, Polres Sampang kemudian melimpahkan kasus ini ke Polda Jatim karena alasan tersebut.

Kedua, proses menyeret Ust. Tajul ke pengadilan seperti kejar tayang. Baru pada Kamis, 5 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik (Polda Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi Jatim untuk dikonsultasikan, hanya berselang lima hari, Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara dinyatakan telah memenuhi syarat (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal yang perlu dicatat adalah proses ini hanya berlangsung dua hari karena Jumat-Minggu adalah hari libur. Pada kasus-kasus umum, proses P-21 memerlukan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Ketiga, ada upaya politis untuk menyeret proses pengadilan Ust. Tajul Muluk dari Surabaya ke Sampang. Hal ini terbukti pada Kamis, 12 April 2012, Berkas Perkara Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Ust. Tajul Muluk. Selanjutnya, penahanan Tajul Muluk dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Sampang. Kejaksaan Negeri Sampang berdalih penahanan tersebut juga terpaksa dilakukan karena ada ancaman pembakaran kantor Kejaksaan Negeri Sampang oleh massa. Berdasarkan keterangan Otman Ralibi, kuasa hukum Ust. Tajul Muluk, ada dugaan bahwa Bupati dan Polres Sampang menekan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk memidahkan proses pengadilan Tajul Muluk ke Sampang.

Upaya Bupati Sampang untuk melakukan intervensi hukum bukan yang pertama kali. Pada Senin, 26 Maret 2012, pengacara Tajul Muluk dan beberapa NGO melakukan pertemuan dengan Kapolda Jatim untuk mencari solusi agar kasus ini tidak dilanjutkan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya bisa tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena perbuatan Ust. Tajul Muluk tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a maupun pasal 335 KUHP. Namun berdasarkan keterangan Kapolda Jatim, Bupati Sampang sering datang ke Polda untuk memaksa penyidik agar kasus ini terus dilanjutkan. “Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman Ralibi menirukan perkataan Kapolda Jatim.

Pada kesempatan lain, Selasa, 10 April 2012 dalam sebuah acara pelantikan Camat di seluruh Kabupaten Sampang, Bupati Sampang berpidato bahwa Ust. Tajul Muluk sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Anehnya, Pernyataan Bupati Sampang ini bersamaan dengan penetapan P-21 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim. Bukan tidak mungkin, sudah ada arus informasi yang sistematis antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah Sampang dalam skema kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk.

Intervensi ini adalah bentuk lain dari penyelewengan hukum atas kasus yang menjerat tokoh Syi’ah tersebut. Di samping itu, semua memahami bahwa menyelenggarakan proses pengadilan Ust. Tajul Muluk di Sampang sama artinya dengan membiarkan pengadilan berjalan di bawah ancaman dan terror massa. Padahal secara faktual, situasi Sampang sampai hari tetap dibiarkan tidak kondusif. Berdasarkan keterangan Moch. Zaini, salah satu jamaah Syi’ah yang masih tinggal di Nangkrenang, Ust. Rais al-Hukama dan Bukhori Maksum (ketua MUI Sampang) terus menerus melakukan syiar kebencian di berbagai acara pengajian. Dalam situasi seperti ini, sudah bisa diduga massa akan mudah digerakan untuk meneror proses pengadilan.

Bukan tidak mungkin, proses pengadilan yang dipaksakan seperti ini memang sejak awal diskenario untuk memuaskan ‘syahwat’ kelompok mayoritas.

Rekomendasi:
1. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses kriminalisasi terhadap Ust. Tajul Muluk karena Kepolisian sendiri sebenarnya tidak bisa membuktikan secara materiil kebenaran tuduhan atas penodaan agama dan perbuatan tidak menyenangkan.
2. Apabila proses kriminalisasi Ust. Tajul Muluk tetap dilanjutkan, maka seluruh proses pengadilan tidak pernah bisa menjadikan fatwa MUI sebagai pijakan hukum. Bila proses peradilan tetap menggunakan fatwa MUI sebagai pijakan hukum, ini merupakan legal policy yang menginjak-injak kewibawaan hukum di Republik Indonesia.
3. Apabila proses kriminalisasi Ust. Tajul Muluk tetap dilanjutkan, maka proses pengadilan tidak dapat diselenggarakan di Sampang mengingat atmosfer terror dan tekanan massa yang tidak surut sampai hari ini. Hal ini jelas-jelas akan mempengaruhi obyektivitas putusan hukum.
4. Mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua aparat kepolisian yang terlibat dalam proses kriminalisasi. Hal ini karena apa yang dilakukan Polisi terkesan tunduk pada tekanan politik Kepala Daerah Sampang.

Kronologi Kriminalisasi terhadap Ust. Tajul Muluk
1. Minggu, 1 Januari 2012 MUI Sampang yang diketuai oleh KH. Bukhori Maksum mengeluarkan fatwa penyesatan Ajaran Ustad Tajul Muluk. Fatwa tersebut terkesan dipaksakan karena dikeluarkan pada hari libur (Minggu). Di dalam fatwa tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci tentang ajaran ustad tajul yang dianggap sesat. Fatwa tersebut hanya mengatakan bahwa ajaran ustad tajul muluk sesat menyesatkan, tanpa ada keterangan lanjutan tentang apa saja yang dianggap sebagai penyesatan.

2. Selasa, 3 Januari 2012 Kyai Rais melaporkan Ustad Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama. Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Polres Sampang.

3. Penyelidikan ini juga terkesan dipaksakan, karena berdasarkan keterangan Otman Ralibi (Kuasa Hukum Ustad Tajul Muluk) Polres Sampang sebenarnya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Kyai Rois. Oleh karenanya sekitar seminggu kemudian, Polres Sampang melimpahkan kasus tersebut kepada Polda Jatim.

4. Jumat, 27 Januari 2012 Polda Jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan serta surat pemanggilan pemeriksaan terhadap ustad tajul muluk sebagai saksi.

5. Kamis, 1 Maret 2012 Ustad Tajul Muluk didampingi kuasa hukumnya, Otman Ralibi memenuhi panggilan dalam pemeriksaan saksi di Polda Jatim.

6. Kamis, 15 Maret 2012, Polda Jatim mengadakan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada Ustad Tajul Muluk. Berbagai pihak hadir dalam gelar perkara tersebut, diantaranya utusan Kejaksaan Tinggi, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara tersebut, Penyidik (Polda Jatim) mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Ustad Tajul dengan tuduhan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

7. Jumat, 16 Maret 2012, Penyidik (Polda Jatim) mulai melakukan pemanggilan saksi BAP (saksi yang memberatkan).

8. Senin, 19 Maret 2012, Otman Ralibi selaku kuasa hukum Ustad Tajul mendatangi Polda Jatim untuk meminta penundaan pemeriksaan terhadap Ustad Tajul. Alasannya bahwa Ustad Tajul masih dalam keadaan trauma dan belum siap untuk diperiksa.

9. Senin, 26 Maret 2012, pengacara dan beberapa NGO melakukan pertemuan dengan Kapolda Jatim untuk mencari solusi agar kasus ini tidak dilanjutkan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya bisa tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena perbuatan Ustad Tajul tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a dan pasal 335 KUHP. Namun berdasarkan keterangan Kapolda Jatim, Bupati Sampang sering datang ke Polda untuk memaksa penyidik agar kasus ini terus dilanjutkan. “Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman menirukan perkataan Kapolda Jatim.

10. Rabu, 28 Maret 2012, Ustad Tajul Muluk memenuhi panggilan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Dengan pertimbangan bahwa Ustad Tajul selama ini kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti, maka Penyidik (Polda Jatim) tidak melakukan penahanan terhadap dirinya.

11. Sabtu, 31 Maret 2012, Otman Ralibi selaku kuasa hukum Ustad Tajul Muluk mengajukan 2 saksi meringankan kepada Polda Jatim.

12. Kamis, 5 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik (Polda Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu.
13. Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul Muluk dinyatakan telah memenuhi syarat (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pengesahan berkas perkara (P-21) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga kontroversial. Karena dalam kasus biasa, untuk mengesahkan (P-21) berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi membutuhkan waktu yang lama, bisa berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Namun dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan jangka waktu 2 hari (Kamis dan Senin—karena Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari libur) dapat menyatakan bahwa berkas perkara telah P-21.

14. Selain itu, keganjilan juga terjadi di Sampang. Pagi harinya, Selasa, 10 April 2012 dalam acara pelantikan Kepala Kecamatan di seluruh Kabupaten Sampang, Bupati Sampang berpidato bahwa Ustad Tajul Muluk sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Pernyataan Bupati Sampang ini bersamaan dengan P-21 yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itu artinya, ada arus informasi yang sistematis antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah Sampang dalam skema kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk.

15. Kamis, 12 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Ustad Tajul Muluk. Ustad Tajul Muluk sendiri akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Penahanan tersebut dikarenakan pihak Kejaksaan Negeri Sampang takut Ustad Tajul Muluk kabur dari Madura.

16. Setelah ditahan didalam sel, Ustad Tajul Muluk mendapatkan intimidasi dan teror oleh napi-napi lainnya. Ia sempat diancam akan dibunuh oleh napi lain jika berani macam-macam. ”Kalau dia berani macam-macam disini, kugorok lehernya,” ujar salah satu Napi yang tidak mau disebutkan namanya. Selain itu, sel di mana Ustad Tajul ditahan juga dilempari batu oleh napi lainnya.

17. Berdasarkan informasi dari sumber orang dalam, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang menahan Ustad Tajul dengan alasan bahwa akan ada pembakaran terhadap kantor Kejaksaan Negeri Sampang apabila Ust. Ustad Tajul tidak ditahan.

Pelanggaran HAM Pasca Pengungsian
1. Pada periode Januari-Maret 2012, Jamaah Syiah di Nangkrenang, Sampang mendapatkan sejumlah teror setiap harinya oleh orang-orang suruhan Kyai Rais. “Kamu harus ikut saya, kembali kepada sunni, kalau tidak kamu akan saya bunuh,” ujar Muhammad Zaini menirukan pelaku teror. Berdasarkan keterangan Muhammad Zaini, Pelaku Teror dilakukan oleh 3 orang suruhan Kyai Rais. Ketiga orang tersebut adalah Muna’i(Warga Karang Gayam), dan dua lainnya tidak dapat diidentifikasi oleh saksi. Pelaku teror biasanya mendatangi rumah-rumah jamaah Syiah secara bergantian, sembari memberikan teror-teror lisan kepada mereka.

2. Kyai Rois sendiri selama periode Januari s/d Maret 2012 sering melakukan syiar kebencian. Syiar kebencian terhadap jamaah Syiah ini dilakukan melalui pengajian rutin yang dinamai Pengajian Al-Ijtihad. Dalam pengajian tersebut, Kyai Rais menyebutkan bahwa Syiah adalah ajaran sesat. “Jika ada orang sunni yang menikah dengan orang syiah, maka anak dari hasil pernikahan tersebut adalah anak haram,” ujar Muhammad Zaini menirukan perkataan Kyai Rais. Pengajian tersebut dilakukan dari di rumah-rumah warga Karang Gayam.

3. Sekitar akhir Februari, Kyai Rais mengadakan pengajian di rumahnya. Dalam pengajian tersebut Kyai Rais mengundang para jamaah Syiah. Tiga jamaah Syiah hadir dalam pengajian tersebut, mereka adalah Murits, Abdul Ghofi, dan satu lagi tidak dapat diidentifikasi. Kemudian, ketiga orang ini dipaksa untuk naik ke panggung utama dan dipertontonkan kepada jamaah pengajian lainnya. “Lihat, mereka ini orang-orang Syiah yang sudah bertaubat dan pindah ke Sunni,” ujar Zaini mencoba mengingat perkataan Kyai Rais.

4. Dibulan Februari itu pula, Kyai Rais mengadakan pengajian untuk kedua kalinya di rumah warga bernama Amin(sunni). Dalam pengajian tersebut, Kyai Rais mengundang semua jamaah Syiah dengan alasan membicarakan soal perbaikan jalan desa. 24 jamaah Syiah hadir pada saat itu, mereka disuruh oleh Kyai Rais untuk menandatangani surat yang judulnya “Persetujuan Perbaikan Jalan Desa”. Namun pada akhirnya, surat persetujuan perbaikan jalan desa tersebut diubah oleh Kyai Rais menjadi surat pertaubatan jamaah Syiah. Surat inilah yang kemudian dibagikan ke media massa untuk mengatakan bahwa 24 orang Syiah sudah kembali ke Ahlul Sunnah.

5. Pada pertengahan Februari juga ada peristiwa unjukrasa oleh orang-orang dari Kyai Rois. Unjukrasa tersebut sedianya akan dilanjutkan dengan sweeping dan pembakaran rumah jamaah Syiah Sampang.

6. Maret 2012, seorang warga bernama Sanah(orang suruhan Kyai Rais) mendatangi rumah jamaah Syiah dan melarang semua jamaah Syiah untuk memanen padi dikebun milik jamaah Syiah. “Jangan berani-berani panen padi, kalau nanti anda memanen padi, akan ada pertumpahan darah,” ujar Sanah.

7. Akhir Januari 2012, Polres Sampang, Koramil Sampang, Depag Sampang, Bakesbangpol Sampang, dan seluruh jajaran Muspida Sampang melakukan perampasan senjata jamaah Syiah di Nangkrenang. Kapolres Sampang yang memimpin perampasan tersebut. Tanpa surat penggeledahan, Polisi serta TNI masuk ke rumah-rumah warga dan menggeledah rumah tersebut. Hal ini membuat anak-anak dan perempuan ketakutan dan histeris. “Mengapa kok justru senjata kami yang dirampas, padahal kan itu untuk membela diri, kalau mau merampas, senjata mereka(pelaku penyerangan) donk yang dirampas!” ujar Muhammad Zaini.

Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) Surabaya

Editor: Widiyabuana Andarias
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
438412 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas