Sabtu, 18 April 2015
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Operasi Militer dalam Kacamata Undang-undang TNI

Kamis, 7 Juni 2012 17:50 WIB

Operasi Militer dalam Kacamata Undang-undang TNI
TRIBUNNEWS.COM/ FOTO CHANRY ANDREW SURIPATTY
Caption Foto : Prajurit Paskhas TNI-AU dengan senjata lengkap saat bertugas mengamankan areal bandara Sinak, Illaga Kabupaten Puncak Papua beberapa Waktu lalu, Pengamanan bandara di pedalaman pegunungan tengah Papua kini terus di tingkatkan, Pasca penembakan terhadap pesawat Trigana Air jenis Twin Otter dengan nomor Registrasi PK-YRF oleh kelompok criminal bersenjata di bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua (08/04/2012) lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Meskipun selama ini Undang-Undang Nomor 34 menjadi payung hukum dan pendorong bagi TNI untuk melakukan berbagai langkah perubahan, namun apabila disimak secara seksama dan memperhatikan berbagai polemik belakangan ini, akan ditemukan berbagai kejanggalan dan kesulitan dalam mengimplementasikan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34. Salah satunya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 mengenai pemisahan tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pelaksanaan  operasi militer selain perang yang harus  berdasarkan  kebijakan  dan  keputusan  politik  negara  sesuai  ayat pasal 7 ayat (3).

Harus diakui dan kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan TNI sejak bergulirnya gelombang reformasi 1998. TNI tanggap dan menyadari bahwa dia merupakan salah satu institusi yang menjadi obyek  tekanan publik untuk berubah, tidak lagi  menjadi alat penguasa dengan “Dwi Fungsi ABRI”nya.  Atas kesadaran itu TNI  terus berbenah dan menata diri dengan istilah “Reformasi internal TNI”. TNI tidak hanya mencabut Dwi Fungsi ABRI sesuai tuntutan reformasi yang diusung para mahasiswa pada tahun 1998 saja, tetapi TNI juga melakukan sejumlah langkah perubahan restrukturisasi dan reorganisasi, reaktualisasi, reposisi dan redefinisi TNI dengan munculnya berbagai produk regulasi perundangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, TAP MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta puncaknya dengan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2004 ini menjadi payung hukum yang sah dalam perjalanan peran dan kiprah TNI sesuai yang diharapkan bangsa Indonesia. Beberapa capaian yang diraih selama periode ini antara lain likuidasi staf Komunikasi sosial TNI pada tahun 2005, netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada, penghapusan  bisnis militer dan pengalihan pengadilan militer (meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah), keputusan Panglima TNI mengenai keharusan adanya surat pengunduran diri dari dinas aktif bagi prajurit yang akan ikut bertarung dalam Pilkada, larangan tidak menggunakan asrama dan fasilitas TNI untuk kampanye Pemilu dan Pilkada serta berbagai capaian lainnya. Suatu perubahan nyata yang tidak terbayangkan dapat diwujudkan, apabila kita menyimak sepak terjang TNI dimasa rezim Orde Baru.

Meskipun selama ini Undang-Undang Nomor 34 menjadi payung hukum dan pendorong bagi TNI untuk melakukan berbagai langkah perubahan, namun apabila disimak secara seksama dan memperhatikan berbagai polemik belakangan ini, akan ditemukan berbagai kejanggalan dan kesulitan dalam mengimplementasikan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34.   Salah  satunya  yang  tertuang  dalam pasal 7 ayat 2 mengenai pemisahan tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pelaksanaan  operasi militer selain perang yang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai ayat 3.

Pemisahan tugas pokok TNI terbagi menjadi dua yaitu OMP dan OMSP rasanya kurang tepat. Bagaimana tidak? Kalau mengacu kepada pemisahan itu dan penjelasan apa yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang yakni segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional, maka selama ini tidak ada operasi atau kegiatan TNI yang dapat dikategorikan dalam OMP.  Sejak Operasi Trikora menghadapi Belanda untuk memperebutkan Irian Barat (Sekarang Papua) dan Operasi Dwikora dalam konfrontasi melawan Malaysia pada awal tahun 1960-an, TNI tidak pernah lagi melakukan operasi militer untuk perang. Intinya kegiatan TNI yang dapat dikategorikan OMP dapat dikatakan “Nihil”. Apa yang dilakukan TNI selama ini khususnya usai konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia masuk dalam kategori operasi perbantuan, operasi “civic mission” yang menurut UU No.34/2004 termasuk operasi militer selain perang.  Padahal pandangan masyarakat awam tugas tentara itu yah perang, melakukan kegiatan-kegiatan militer untuk perang menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa Indonesia.

Istilah operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sedikit banyak mengadopsi apa yang dilakukan oleh tentara AS dalam membagi tugasnya.  Kalau AS menggunakan istilah OMP dan OMSP memang pas, karena memang cocok dengan doktrin negara adidaya itu yang identik dengan polisi dunia dan doktrin militernya bersifat ofensif aktif.  Operasi militer untuk perang senantiasa digelar dan dilakukan seperti beberapa waktu lalu menggelar operasi militer di Irak, Afganistan, Libia dan sebagainya, sementara operasi kemanusiaan yang dikenal dengan civic mission sifatnya hanya bersifat insidentil saja. Berbeda dengan Indonesia, yang tidak mengenal dan menerapkan doktrin ofensif aktif. Operasi militer yang dilakukan Indonesia lebih bersifat defensif untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan NKRI serta operasi bersifat bantuan yang masuk dalam kategori OMSP.

Lebih tepat apabila tugas pokok TNI dipilah menjadi Operasi Militer untuk  Pertahanan (OMP)  dan Operasi Militer untuk Bantuan (OMB).  Operasi Militer untuk Pertahanan meliputi pengerahan dan penggunaan pasukan TNI  terkait dengan tugas TNI dalam menjaga keutuhan wilayah  dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya terbatas untuk perang saja, tetapi juga termasuk mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan dalam skala tertentu, patroli darat, udara dan laut, pengamanan perbatasan, penempatan pasukan TNI di pulau- pulau terdepan dan operasi militer terkait pertahanan lainnya. Sementara Operasi Militer untuk Bantuan (OMB) pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu fungsi dan tugas pokok badan, institusi, kementerian lain, termasuk tugas internasional membantu PBB.

Halaman12
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas