• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 16 April 2014
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Vonis terhadap Tajul Muluk Pelanggaran Konstitusi

Jumat, 13 Juli 2012 19:46 WIB
Vonis terhadap Tajul Muluk Pelanggaran Konstitusi
IST
Yenny Wahid ( Putri Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid ) Bersama Abhiseka Raja MajapahiT Bali, Yang Mulia Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III ( President The Sukarno Center ) Di Istana Merdeka Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Ustaz Tajul Muluk, yang rumah, sekolah, dan pondok pesantrennya di Dusun Nang Kernang, Kecamatan Oben Sampang, Madura, Jawa Timur, dibakar massa Desember 2011, justru divonis  dua tahun penjara, Kamis (12/07). Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Madura, Jawa Timur, menyatakan Ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Sampang Madura ini terbukti bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana tercantum pasal 156a KUHP. 

Bentuk penodaannya, menurut dalil Majelis Hakim PN, salah satunya karena terbuktimengajarkan ajaran Syiah di musala dan masjid dengan menyampaikan bahwa rukun Islam ada 8 dan rukun Iman ada 5, berbeda dengan tuntunan Islam yang dianut warga setempat. Atas vonis tersebut,  the Wahid Institute (WI) menyatakan sikap sebagai berikut :

1.       Mengecam keputusan pengadilan yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termaktub pada pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang menjamin setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta jaminankebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Begitupun dengan pada pasal 29 ayat (1) dan (2). Keputusan tersebut juga bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2005  tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pasal 18 yang terdiri dari empat ayat.

2.       Keputusan Pengadilan ini mempertontonkan jika pengadilan atau negara tidakmemiliki kewenangan, dan memang tidak seharusnya, mengadili sesat-tidaknya keyakinan. Keputusan itu juga menunjukan adanya kekaburan sikap dan pandangan dalam melihat apa yang dimaksud sebagai perbedaan pandangan keagamaan dan penodaan yang dimaksud.

3.      Meminta Komisi Yudisial memeriksa Majelis Hakim dalam perkara tersebut dan memerintahkan Pengadilan Tinggi menganulir vonis PN Sampang dengan membebaskan Tajul Muluk.

4.      Sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait uji materi PNPS 1965, undang-undang tersebut yang kemudian dicantumkan dalam pasal 156a KUHP, menegaskan bahwa unsur-unsur tindakan penodaan dalam pasal tersebut memang masih sangat multitafsir dan kabur yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

5.      Mendesak aparat hukum menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang menimpa Ustaz Tajul Muluk dan jemaatnya, termasuk mengembalikan hak-hak sosial ekonomi dan harta benda mereka yang hancur akibat peristiwa pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan massa intoleran. Hingga saat ini pelaku justru tidak terjamah hukum.

Jakarta, 13 Juli 2012

Direktur the Wahid Institute

Yenny Zannuba Wahid

Editor: Widiyabuana Andarias
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
722382 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas