• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

KPK Paling Berwenang Menyidik Korupsi Korlantas

Jumat, 10 Agustus 2012 14:40 WIB
KPK Paling Berwenang Menyidik Korupsi Korlantas
TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWS/HO
Inilah alat simulator uji pembuatan SIM buatan lokal di Pabrik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto di Narogong, Bekasi yang diributkan itu terkait kasus korupsi dalam pengadaannya oleh Korlantas. Simulator ini diproduksi PT ITI milik Sukotjo Bambang yang merupakan rekanan PT CMMA. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Pertemuan KPK dan Polri bersama President SBY pada acara buka puasa bersama di mabes Polri dalam kesempatan tersebut  SBY meberikan wejangan kepada kedua pimpinan penegak hukum tersebut untuk salaing berkolaborasi dalam penanganan kasus korupsi ini artinya SBY tidak menginginkan kasus dugaan korupsi di korlantas di sidik hanya oleh KPK saja.

Pernyataan SBY juga menunjukan ketidak berpihakan SBY kepada KPK dalam kasus korupsi di Korlantas ,hal ini wajar saja karena KPK adalah merupakan salah satu intusi hukum yang banyak menurunkan popularitas SBY dan partainya akibat kasus korupsi yang melanda orang seputar SBY dan partainya .sedangkan Polri merupakan institusi yang cenderung banyak menguntungkan SBY

Jika berdasarkan UU ke tata negaraan sudah sangat jelas bahwa kedudukan KPK itulebih tinggi dari Polri ,walaupun kentuan tentang Polri ada dalam UUD 1945 pasal 30  sama seperti TNI ,yang artinya tidak serta merta Polri paling berwenang dalam penegakan hukum ,kalau pasal 30 UUD 1945 di artikan sebagai kewenangan Polisi dalam penegakan hukum yang tanpa batas maka artinya Polisi juga bisa mengambil alih kasus kasus pidana di Kejaksaan Agung .

Perlu diketahui semangat dan pejelasan dalam UU no 30 Tahun tahun 2002 tentang KPK ,menjelaskan bahwa dibentuknya KPK dalam pemberantasan korupsi adalah salah satunya untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum

Dan dalam pasal 50 UU no 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat jelas dalam ayat 1 bahwa Polisi da Kejaksaan jika melakukan penyidikan kasus korupsi dalam waktu 14 hari sejak dimulainya penyidikan harus melaporkan dan menginformasikan KPK . dalam posis kasus dugaan korupsi korlantas apakah Polri sudah melalaporkan dan informasikan ke KPK dalam melakukan penyidikan ,ayat ini juga bisa ditafsirkan agar KPK tidak melakukan penyidikan yang sama tetapi KPK mempunyai kewajiban melakukan supervisi

Dalam ayat pasal 4 50 UU no 30 tahun 2002 juga sangat jelas ,masalah kewenangan diatur dalam hal waktu permulaan penyidikan dan intitusi mana yang lebih dulu menyidik ,jika dari kasus dugaan korupsi maka sudah sangat jelas ada pelanggaran yang dilakukan Polri dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Polri yaitu Polri tidak menginformasikan ke KPK kalau dari pengakuan Polri bahwa Polri sebelum sudah melakukan penyidikan kasus tersebut .

Sedangkan pernyataan pakar hukum yang mengatakan Polri juga berwenang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri setelah kasus ini ditangani KPK terkesan pakar pakar hukum tersebut tidak berpihak pada pemberantsan korupsi , apalagi kalau pakar pakar hukum tersebut pernah diduga mempunyai kasus dugaan korupsi yang kemudian kasus tersebut di peti eskan atau pakar hukum tersebut mantan narapidana korupsi

Sudah sangat jelas 100  persen KPK-lah yang  paling berwenang menangani kasus dugaan korupsi ditubuh institusi penegak hukum dan Polri  serta petingginya sebaiknya legowo kasus ini di sidik oleh KPK ,justru terbongkarnya kasus dugaan korupsi di Korlantas bisa dijadikan momentum bagi Polri untuk bersih bersih citra , yang selama ini sudah sangat negative  dimata masyarakat .

Dan SBY jika berposisi abu abu dalam konflik antara Polri dan KPK dalam kasus dugaan korupsi ditubuh Polri maka Polisi kedepan akan menjadi sama seperti TNI dalam era orde baru ,kalau orde baru dikenal rezim militeristme maka jaman SBY dan reformasi musuh bersama rakyat menjadi rezim Polisime yang untouchable.

 
Jakarta 10 agustus 2012

 
Fahmi Hafel
Direktur Eksekutif Indonesia Developmet Monitoring

TRIBUNNERS POPULER

Editor: Widiyabuana Andarias
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
818482 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas