Tribunners / Citizen Journalism

BP Migas Dibubarkan

BP Migas Bubar Harga BBM Tetap Terancam Naik

Dalam gugatan PP Muhammadiyah dkk tentang UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas

BP Migas Bubar Harga BBM Tetap Terancam Naik
net
Ichsanuddin Noorsy

BP Migas Bubar  Harga BBM Tetap Terancam Naik

Oleh; DR Ichsanuddin Noorsy

TRIBUNNEWS.COM--Dalam gugatan PP Muhammadiyah dkk tentang UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Badan Pelaksana (BP) Migas bertentang dengan konstitusi.

Lalu, apa manfaat bagi masyarakat atas putusan MK itu ? Keuntungan yang bersifat material tentu saja tidak ada. Berlakunya persaingan usaha yang sehat dan wajar juga dibenarkan MK serta menyetujui pemisahan hulu dengan hilir sehingga akan terjadi efisiensi berkeadilan.

Merujuk putusan MK 21 Desember 2004, harga migas ditetapkan oleh Pemerintah seperti diatur pasal 28 ayat (2) UU Migas, sama sekali tidak diubah. Sisi lain Indonesia mengimpor minyak olahan sebanyak 40 persen dari total kebutuhan 65 juta kilo liter.

Inilah yang menjadi argumentasi saya, betapa pentingnya Pemerintah terbuka menyampaikan struktur biaya produksi sendiri untuk premium, dan bagaimana struktur biaya impor migas.

Dari dua struktur biaya ini, maka kita akan peroleh harga campuran. Dengan ketergantungan pada impor itulah, ditambah tekanan lembaga multilateral dan tekanan negara adidaya, maka putusan MK kali ini pun tidak memberi jaminan harga BBM tidak akan naik.

Dengan argumentasi APBN tertekan karena subsidi BBM yang membengkak, dan subsidi itu dinikmati orang kaya, maka pemerintah tinggal menunggu kesempatan dan peluang politik kapan menaikkan harga BBM menjadi Rp5.500-Rp6.000 perliter.

Alhasil, putusan MK tentang BP Migas yang inkonstitusional justru keputusan setengah hati jika melihat desakan publik yang menolak berlakunya mekanisme pasar bebas atau neoliberal.

Bahkan esensi keputusan itu membenarkan berlakunya persaingan usaha di sektor enerji. Hal ini terlihat pada bagaimana MK menerjemahkan hak negara menguasai sumberdaya dan penerapan kelembagaan pada penguasaan sumberdaya. Soal harga minyak yang sudah diputuskan MK pada 21 Des 2004, putusan MK 13 November 2012 pun tidak berubah.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help