Tribunners / Citizen Journalism

Bantahan Kemenag Terhadap Pernyataan Kepala PPATK

Pada hari Rabu 2 Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar konferensi pers

Bantahan Kemenag Terhadap Pernyataan Kepala PPATK
SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT
SRIPO/SYAHRUL PELUK KANGEN --- Jemaah Haji asal Palembang disambut hangat oleh keluarganya di Debarkasi Haji Palembang, Kamis (1/11/2012). SRIWIJAYA POST/SYAHRUL HIDAYAT (2012-11-01)

TRIBUNNEWS.COM - Pada hari Rabu 2 Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar konferensi pers di kantornya. PPATK seperti disampaikan tengah melakukan audit terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama.

Hingga kini PPATK belum pernah menyampaikan keinginan tersebut dan belum pernah melakukan pembicaraan apapun juga dengan Kemenag, khususnya DJPHU sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Meskipun demikian, kemarin PPATK sudah memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan dana haji tidak profesional dan tidak transparan."Kami melihat ada proses yang tidak transparan," kata Kepala PPATK, M Yusuf, saat menggelar jumpa pers, Rabu, 2 Januari 2013.

"Kami mencium keras adanya penyimpangan dan kami sudah serahkan hasil pemeriksaannya kepada KPK," kata Yusuf.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan terhadap pernyataan Kepala PPATK sebagai berikut:

1. “Dana penyelenggaraan Haji yang dikumpulkan dari Ongkos Naik Haji jamaah setiap tahunnya mencapai Rp80 triliun. Dari dana sebesar itu, PPATK mencatat bunga sebesar Rp 2,3 triliun. "Bunga sebesar itu bisa dibelikan apartemen ini," 
Menurut Yusuf, “salah satu kejanggalan tersebut yakni tempat pemondokan bagi jamaah haji asal Indonesia yang jaraknya selalu jauh dari Masjidil Haram”.
Tanggapan:
Outstanding dana setoran awal BPIH hingga posisi 19 Desember 2012 adalah berjumlah Rp. 48,7 triliun, termasuk nilai manfaat (bunga, bagi hasil dan Imbal hasil) sebesar Rp. 2,3 triliun.

Hasil efisiensi dari operasional penyelenggaraan Ibadah Haji setiap tahun di masukkan ke rekening DAU. Hingga hari ini akumulasi DAU berjumlah Rp. 2,2 triliun. Nilai manfaat dana setoran awal dialokasikan untuk mengurangi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk biaya pemondokan Mekkah, Madinah, Jeddah, General Service Fee (pelayanan umum di Saudi Arabia), katering dan transportasi di Arab Saudi, dan biaya indirect seperti pengurusan paspor, pelayanan embarkasi, bimbingan, buku manasik, asuransi, operasional haji dalam dan luar negeri lainnya. 

Ketentuan mengenai hal ini telah terkandung dalam Peraturan Menteri Agama nomor 160 tahun 2012 mengenai sumber pembiayaan dan komponen BPIH regular Nilai manfaat tidak dapat dimanfaatkan untuk membeli perumahan di Mekkah atau Madinah.

Pemerintah Saudi Arabia tidak memperbolehkan adanya kepemilikan asing pada aset/properti mereka seperti perumahan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan penyewaan perumahan jangka panjang, dan pada saat ini kita sedang menjajagi hal tersebut. Pada tahun 2011 dan 2012 jarak pemondokan Mekkah dari dan ke Masjidil Haram telah relatif dekat, yakni maks 2,5 km menurun dari tahun 2008 (11 km), 2009 (7 km), 2010 (4 km).

2. Di antara beberapa penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji adalah terkait penukaran valuta asing oleh Kementerian Agama. Menurut Yusuf, ada oknum yang diperintahkan Kemenag untuk membeli valas dalam jumlah besar. "Kenapa kok orang ini terus. Terus waktu beli valasnya kapan? Jangan‐jangan beli valasnya lebih murah. Kan ada seperti itu,"  kata Yusuf.
Tanggapan: 
Penukaran valuta asing di lakukan semata‐mata untuk memenuhi kebutuhan living cost selama di Arab Saudi, khususnya di Mekkah. Pengadaan valuta asing tersebut dilakukan oleh BPS devisa dengan metoda pelelangan terbatas dengan prinsip efisiensi dan beban jemaah. Penyaluran living cost dilakukan di embarkasi dilaksanakan oleh PPIH embarkasi dan pihak perbankan (BPS) pemenang pengadaan. Pengadaan valas untuk living cost tidak dilakukan oleh oknum kemenang. Kami meminta PPATK untuk menjelaskan oknum atau orang kemenag yang diduga terlibat dalam pengadaan valas dimaksud.

Halaman
12
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help