Tribunners / Citizen Journalism

Korupsi

Front Pemuda Anti Korupsi Riau Desak KPK

Mental korup tersebut sudah mendarah daging, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lazim

Front Pemuda Anti Korupsi Riau Desak KPK
NET
Front Pemuda Anti Korupsi Riau saat menggelar aksi di depan Gedung KPK

Dody Prasetyo dari Front Pemuda Anti Korupsi Riau

TRIBUNNEWS.COM--Maraknya prilaku korup dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari pejabat pemerintahan saat ini.

Mental korup tersebut sudah mendarah daging, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lazim. Oleh karenanya pejabat-pejabat yang berprilaku menyimpang seperti ini harus disorot dan diseret dimuka hukum, agar dapat menjadi contoh bagi pejabat lain. Dan prilaku menyimpang tersebut tidak dianggap hal yang wajar lagi sekaligus menjadi shock therapy.

 Ini bukan cerita fiktif ataupun mengandai-andai. Cerita ini dimulai dari provinsi dibagian barat Indoensia yakni Riau wabil khusus di Kabupaten Bengkalis. Mantan Bupati Bengkalis yang bernama Syamsurizal adalah aktor utama dalam cerita ini.

Salama dua periode masa kepemimpinannya, prestasi yang dia persembahkan kepada masyarakat Bengkalis adalah menyengsarakan rakyat. Itu adalah prestasi luar biasa bagi golongan pejabat koruptor. Bagimana tidak, diperkirakan triliunan rupiah uang rakyat dilahapnya. Sungguh dahsyat.

Praktek korupsi yang diskenariokan oleh Syamsurizal di mulai dengan menyiasati APBD bengkalis. Dimana APBD untuk biaya ganti rugi lahan dan pengadaan Perumahan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Bengkalis T.A.2001 sebesar Rp.15 miliar.

Kemudian Pengadaan Genset Listrik Perkotaan Bengkalis T.A.2003 sebesar Rp.92,485 miliar terindikasi korupsi sesuai temuan BPK.RI Pekanbaru Riau sebesar Rp.58 miliar.

Yang dimaksud juga melakukan praktek korupsi secara berjamaah di dalam Sekretariat Daerah Pemkab Bengkalis, seperti kasus Pengadaan Alat Medis di RSUD Bengkalis melalui dana APBD sebesar Rp.65,131 miliar.

Disini Syamsurizal berperan menciptakan atau membentuk dengan sendirinya beberapa lembaga atau yayasan seperti YBI dan FPOA untuk meraup dana APBD Bengkalis demi kepentingan pribadinya.

Tidak berhenti sampai disitu, Syamsurizal yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Panitia Besar PON (PB-PON) Riau berperan  dalam  merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Anggaran Tahun Jamak Pembangunan Arena Menembak PON Riau dan  revisi Perda No 5 tahun 2010 tentang Proyek Stadion Utama Riau.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Tags
Riau
KPK
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help