Selasa, 28 April 2015
Tribunners

Refleksi Menjelang HUT Ke-67 Bhayangkara

Minggu, 16 Juni 2013 17:42 WIB

Refleksi Menjelang HUT Ke-67 Bhayangkara
dkm
ilustrasi

Tulisan Tribunner Eko Suprihanto *) dari Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tanggal 1 Juli 2013, Polri genap berusia 67 tahun. Sejak  tahun 2000 lalu, era kemandirian Polri telah dilaksanakan, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Polri dari TNI, yang kemudian menandai pergeseran atau perubahan paradigma Polri dalam bertugas. Salah satu perubahan paradigma penting yakni pergeseran Polri dari militer ke polisi sipil (civil police), dan disusul oleh perubahan paradigma lainnya termasuk sikap pemolisian reaktif menjadi proaktif. Langkah konkrit perubahan paradigma ini kemudian menjadi “cambuk” bagi institusi Polri untuk terus menata langkahnya.  

Pemisahan polisi dari militer memunculkan perdebatan yang mempertanyakan arti dari polisi sipil. Di satu pihak, polisi sipil dianggap sebagai dikotomi makna tugas
 antara polisi dan militer dan sementara di pihak lain, menyebutkan bahwa polisi
versus militer memunculkan yang namanya polisi sipil. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya polisi sipil, karena polisi adalah polisi, yang maksudnya bukan sipil dan atau bukan pula tentara.

Menurut terjemahan bahasa Inggris,
civil terkait dengan makna
civilian (orang sipil), civic (warga, kewarganegaraan), civility (keadaban), civilization (peradaban) dan civil  itu sendiri, yang kemudian dalam konteks masyarakat dirujuk sebagai “madani”. Adalah penting untuk melihat bahwa pada dasarnya esensi dari polisi sipil terkait dengan yang disebutkan di atas.

Oleh karenanya, polisi sipil adalah polisi  yang, (1) mendekatkan diri kepada rakyat, (2) menjadikan akuntabel terhadap masyarakat, (3)  menggantikan spirit 'menghancurkan’ menjadi melayani dan menolong, (4) peka dan melibatkan kepada urusan sipil dari warga negara, seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustasi, pengangguran, sakit, lapar, kesepakatan dan putus asa (Rahardjo, 2002).

Pada tataran praktis, polisi sipil diterjemahkan sebagai polisi yang bukan militer, yang tidak menonjolkan kekuatan militer, atau tidak militeristik. Penekanan tidak menonjolkan kekuatan militer ini nampak pada tampilan petugas polisi yang dapat bergerak secara individu, person to person, bukan ikatan kelompok (peleton, kompi, batalyon dan seterusnya). Secara sederhana, polisi sipil intinya adalah polisi yang berkemanusiaan, yang menghargai manusia dalam kegiatan perpolisian dan bukan sebagai obyek perpolisian.

Dalam konteks ini, harkat dan martabat manusia menjadi substansi penting, yaitu menempatkan dan mengakui orang-orang yang dihadapi dalam profesinya, sebagai pribadi yang penuh. Sehingga, dalam kegiatan polisi sipil terjadi semacam ‘interaksi sipil’ antara petugas polisi dan masyarakat. Dengan konteks itu, aktivitas ‘menolong’ merupakan salah satu konsekuensi tugas yang merupakan akibat dari interaksi sipil. Pada posisi ini yang terjadi kemudian adalah, profesi polisi tidak hanya menegakkan dan menjalankan hukum, namun meliputi aktivitas yang lebih luas dan kompleks daripada itu.

Halaman1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas