Selasa, 28 Juli 2015
Tribunners

Tribunners / Citizen Journalism

Polda Gelar Perkara Kasus Vecky AL Versus Paulus Tannos

Rabu, 21 Agustus 2013 13:14 WIB

Polda Gelar Perkara Kasus Vecky AL Versus Paulus Tannos
ist

Gajah bertarung pelanduk jadi korban. Pribahasa ini sangat pas diberlakukan dalam mewarnai kasus perseteruan dua gajah pemegang saham PT Mega Lestari Unggul (MLU) dan PT Sandipala Artha Putra (SAL) antara Vecky Alex Lumatau versus Paulus Tannos yang ujung-ujungnya bermuara pada inti persoalan hutang piutang terkait pencetakan E-KTP.

Kasus ini sendiri berawal dari RUPS MLU dan SAP pada tanggal 28 Januari 2013, di mana di RUPS tersebut oleh Vecky Alex Lumantau (VAL) disinyalir terjadi dugaan pemalsuan Akta Autentik Notulen Rapat RUPS, untuk proses pembuatan Akta Perubahan PT tersebut. Karena mengaku merasa dirugikan oleh RUPS tersebut, VAL pun akhirnya melaporkan dan mentersangkakan Paulus Tannos dkk atas kasus dugaan pemalsuan akta autentik notulen rapat ini ke Reskrimum - Polda Metro Jaya.

Laporan VAL inipun kemudian ditindaklanjuti dengan menjerat Paulus Tannos dkk sebagai Terlapor dan tersangka atas dugaan pemalsuan notulen rapat RUPS. Sementara posisi Direktur Utama MLU dan SAL – Paulus Tannos yang saat ini berada di Singapura masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sehingga sulit dihadirkan untuk menjalani proses pemeriksaan pihak berwajib.

Celakanya, kalau gajah bertarung justru pelanduk jadi korban. Laporan VAL atas dugaan pemalsuan notulen rapat RUPS inipun kemudian menyasar mentersangkakan kepada yang lain yaitu AS dan WHR selaku Ketua Rapat di RUPS tersebut. Serta mentersangkakan TS, seorang pekerja di bidang pelayanan jasa kenotariatan, yang awalnya sebagai saksi, kemudian melompat ikut ditersangkakan oleh VAL. Ketiganya ditersangkaan atas dugaan pemalsuan akta autentik notulen rapat sebagaimana dimaksud pasal 263 dan 266 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP.

Lalu, selain sangkaan dugaan pemalsuan notulen rapat, adakah kerugian lain yang dialami VAL atas putusan RUPS tersebut? Ternyata di RUPS tanggal 28 Januari 2013, posisi VAL masih tetap Direktur, sebagai pemegang saham besaran kepemilikan sahamnya tetap tidak berubah.

Sementara awal bergulirnya kasus ini bermula dari RUPS, yang sudah tentu semua tata laksana diatur berdasar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud di Bab VI prihal RUPS. Berdasar UUPT, kalau seandainya VAL merasa dirugikan atas hasil RUPS tersebut atau terjadi perbuatan melawan hukum, seharusnya yang bersangkutan menempuh jalur sebagaimana dimaksud di Pasal 138, yaitu pengaduan lewat jalur pengadilan.

Begitu pula bila terkait dengan dugaan pemalsuan notulen rapat RUPS, bahwa keberadaan dan keabsahan notulen rapat itu sendiri tidak lepas dari tanggungjawab Ketua Rapat, Pemegang Saham dan peserta RUPS, sebagaimana dimaksud di Pasal 77 (4) dan Pasal 90 UUPT, bahwa segala sesuatu dan atau apa pun yang diputuskan dan dihasilkan dalam rapat umum tersebut sepengetahuan Ketua Rapat, Sekretaris Rapat, dan mendapat sepertujuan Pemegang Saham.

Halaman12
Editor: Toni Bramantoro
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas