Tribunners / Citizen Journalism

Desa Harus Membantu Anak Gizi Buruk

Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalens

Desa Harus Membantu Anak Gizi Buruk
YouTube
Gizi buruk 

Ditulis oleh : Sad Dian Utomo

TRIBUNNERS - Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi balita dengan berat kurang mencapai 19,6 persen. 

Sementara itu, obesitas pada anak masih tinggi yaitu 18,8 persen, begitu pun pada remaja dan orang dewasa.

PATTIRO menilai, pemerintah desa sebagai tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar dan harus ikut terlibat aktif dalam menangani permasalahan gizi di tanah air.

"Dengan keberadaan Undang-Undang Desa, desa melalui pemerintahan dan kelembagaan sosial di desanya, kini memiliki kewenangan untuk langsung terlibat dalam penanganan kasus gizi yang terjadi di wilayahnya. Jadi desa tidak perlu lagi menunggu intervensi dari pemerintah di atasnya,” ujar Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo.

Selain itu, Sad Dian menambahkan, dengan sumber dana yang relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai sekitar Rp600 juta-an per desa, pemerintah desa seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan masalah gizi.

Sayangnya, tutur Sad Dian, selama ini tidak banyak dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk menangani atau mencegah kasus gizi kurang, gizi buruk, maupun gizi lebih.

"Desa masih lebih memerhatikan pengembangan infrastruktur. Diperparah dengan pemerintah pusat yang mewacanakan penggunaan dana desa tahun ini 100% untuk infrastruktur, padahal kasus gizi kurang dan gizi buruk masih banyak,” katanya.

Sad Dian menyarankan, pemerintah desa sebaiknya mengalokasikan anggaran terutama untuk penanganan dan pencegahan kasus gizi kurang dan gizi buruk dan membahasnya di dalam musyawarah desa.

Sad Dian menjelaskan, dana yang dianggarkan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi alokasi dana posyandu yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Halaman
12
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved