Tribunners / Citizen Journalism

Polemik Kenaikan Biaya STNK dan BPKB, Pintu Masuk untuk Lakukan Reshuffle?

Kasus ini bisa mendegradasi kewibawaan presiden bila tidak ada satu pun pejabat yang mau bertanggung jawab.

Polemik Kenaikan Biaya STNK dan BPKB, Pintu Masuk untuk Lakukan Reshuffle?
Repro/Kompas TV
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017). 

PENULIS: Sya'roni
Ketua Presidium PRIMA
(Perhimpunan Masyarakat Madani)

TRIBUNNERS - Kenaikan biaya STNK dan BPKB telah menyebabkan polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, presiden selaku pihak yang menorehkan tanda tangan di atas PP No 60 Tahun 2016, sebagai dasar hukum kenaikan biaya STNK dan BPKB, ternyata mempertanyakan besaran kenaikan tersebut.

Sikap presiden kemudian diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan institusinya bukanlah pengusul kenaikan biaya STNK dan BPKB.

Penyangkalan para pejabat tersebut menyebabkan kebingungan di masyarakat tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Masyarakat merasa bahwa kenaikan yang hingga 300 persen sangat memberatkan. Tetapi bila para pejabat seakan lempar tanggung jawab, kepada siapa masyarakat akan menyampaikan penolakannya.

Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2017.

Kasus ini menggambarkan bahwa manajemen pemerintahan tidak solid dan masih lemah koordinasinya.

Tentu pada akhirnya mau tidak mau pihak yang paling disalahkan adalah Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan pemerintahan.

Sekedar mengingatkan kembali, kasus serupa pernah terjadi ketika pemerintah bermaksud menaikkan DP mobil pejabat.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved