Tribunners / Citizen Journalism

Mempertanyakan Peran Anies dalam Over Budgeting Rp 23,3 Triliun

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) sebagai salah satu pilar masyarakat yang bekerja atas amanat bangsa mendorong pendidikan berbasis keadilan.

Mempertanyakan Peran Anies dalam Over Budgeting Rp 23,3 Triliun
Ist/Tribunnews.com
Demo massa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) di gedung KPK. 

Oleh: Abi Rekso Panggalih
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendidikan adalah sebuah poros inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,atas karena itu maka pendidikan menjadi jantung dari kehidupan bernegara. Dengan disediakannya postur anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN, maka segenap masyarakat turut berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan nasional.

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) sebagai salah satu pilar masyarakat yang bekerja atas amanat bangsa mendorong pendidikan berbasis keadilan.

FMPP dalam beberapa waktu belakangan menuntut pemerintah unutk bisa menjelaskan satu kejanggalan yang terjadi dalam kementrian pendidikan. Kejanggalan itu adalah over budgeting, yang pada awalnya ditemukan oleh Ibu Sri Mulyani (Mentri keuangan). Dalam pernyataannya dimana terjadi over budgeting

Ini adalah kali kedua kami FMPP melakukan aksi di KPK. Kali pertama kami lakukan kurang lebih satu bulan lalu. FMPP mendorong KPK sebagai institusi independen pemeberantas korupsi untuk segera melakukan investigasi pada isu over budgeting Kemendikbud.

FMPP sebagai salah satu pilar masyarakat sipil, tidak sekedar bergantung pada sikap KPK. Dalam rangka mencari kejelasan atas isu over budgeting sebesar 23,3 T, kami juga melakukan aksi kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Aksi yang diselenggarakan pada 23 Maret ini ditujukan kepada menteri Muhadjir Effendi agar segeraka melakukan investigasi internal atas dugaan adanya praktek korupsi dalam isu over budgeting masa Anies Baswedan.

Aksi pertama itu skedar ditanggapi secara normative, oleh Sekjen Kemendikbud. Didik Suhardi selaku Sekjen Kemendikbud hanya melakukan penjelasan secara normative bahwa mereka pernah menerbitkan sebuah surat yang meminta Kemenkeu untuk melakukan pemberhentian dana tunjangan profesi guru. Yakni, surat Nomor 33130/A.A1/PR/2016.

Dimana bagi kami FMPP surat Nomor 33130/A.A1/PR/2016, diterbitkan setelah Ibu Sri Mulani mengatakan didepan publik. Satu pernyataan yang menggemparkan bahwa terjadi Over Budgeting sebesar Rp 23,3 T.  Posisi tanggal surat itu pun dipertanyakan.

Berangkat dari Asumsi itulah FMPP kembali mengecek surat itu (Nomor 33130/A.A1/PR/2016) kepada kementrian keuangan. Sebagai organisasi yang menuntut kejelasan atas posisi dan kebasahan tanggal surat itu, pada tanggal 30 Maret 2017 FMPP mendatangi Kesekjenan Kemenkeu.

Aksi yang kami lakukan dalam rangka mempertanyakan apakah betul sesuai dengan yang termaktub pada surat Nomor 33130/A.A1/PR/2016, pihak Kemenkeu menerima surat tersebut. Hinga detik ini, Kemenkeu tidak memberikan satu kejelasan secara institusi.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help