Tribunners / Citizen Journalism

Korupsi KTP Elektronik

Upaya Komisi III Ajukan Hak Angket adalah Bentuk Intervensi Penegakan Hukum

Upaya DPR untuk membuat hak angket dalam kasus ini dapat dinilai sebagai intervensi

Upaya Komisi III Ajukan Hak Angket adalah Bentuk Intervensi Penegakan Hukum
KOMPAS IMAGES
Miryam S Haryani 

TRIBUNNERS - Upaya Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani adalah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya itu juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik.

Komisi III seharusnya memahami bahwa pemeriksaan terhadap Miryam Haryani berlangsung dalam rangka penegakan hukum (pro justitia). Kontrol terhadap hal itu seharusnya dilakukan oleh mekanisme hukum dalam hal ini pengadilan dan bukan Komisi III.

Pengadilan telah menghadirkan penyidik KPK di persidangan. Di sisi lain, KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Beberapa kali KPK telah memanggil Maryam tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Artinya, proses penegakan hukum dan kontrol telah berjalan sesuai mekanisme hukum. Komisi III DPR tidak perlu mengusik hal tersebut dengan tekanan politik melalui hak angket.

Biarkanlah proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Apabila dirasa perlu, pengadilan yang akan bertindak secara independen dan akan mengkonfirmasi segala sesuatu yang telah dituangkan dalam BAP. Komisi III DPR tidak perlu bertindak selayaknya pengadilan.

Upaya pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR juga merupakan langkah kontraproduktif terhadap upaya pengusutan kasus E-KTP.

Penyebutan nama anggota DPR dan petinggi partai dalam kasus itu seharusnya dikejar untuk ditelusuri kebenarannya melalui proses penegakan hukum. Pengajuan hak angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan kasus E-KTP.

Upaya mengajukan hak angket oleh Komisi III DPR adalah upaya politik dan bukan proses penegakan hukum.

KPK tetap harus didukung untuk menuntaskan kasus ini secara hukum. Fokus seharusnya tetap satu dan didukung semua pihak, yaitu bagaimana cara membongkar kasus ini secara tuntas, mulai dari aktor, modus, dan jaringan yang terlibat.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help