Tribunners / Citizen Journalism

Menjadi Perempuan Indonesia dan Emansipasi Setengah Hati

Menjadi perempuan Indonesia itu rasanya seperti menjadi warga kelas dua di negeri sendiri. Kita, kaum perempuan, rasanya tidak pernah benar-benar dian

Menjadi Perempuan Indonesia dan Emansipasi Setengah Hati
Warta Kota/adhy kelana/kla/adhy kelana/kla
KARNAVAL HARI KARTINI - Ratusan siswa SDN gabungan dari SD 06, 08, 011 Kalapa Dua, Depok memperingati hari Kartini dengan melakukan pawai keliling berjalan kaki, mengenakan busana adat tradisional dari berbagai macam daerah, Senin (21/4). Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pahlawan perempuan yang memperjuangkan emansipasi kaum hawa, (Warta Kota/adhy kelana/kla)

Ditulis oleh Tribunners, Esmasari Widyaningtyas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi perempuan Indonesia itu rasanya seperti menjadi warga kelas dua di negeri sendiri. Kita, kaum perempuan, rasanya tidak pernah benar-benar dianggap sejajar apalagi setara dengan laki-laki. Kita berada di dalam dunia laki-laki. Dunia, dimana kebanyakan norma dan aturannya lebih menguntungkan kaum laki-laki.

Silahkan saja kalau mau menyebut saya pesimis, tapi begitulah kenyataannya. Saya tidak menampik kenyataan, bahwa memang betul setelah melalui perjuangan ratusan tahun, perempuan Indonesia sekarang bisa memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan formal setinggi-tingginya. Dan tidak salah pula, bahwa ratusan tahun setelah Kartini mengeluarkan uneg-unegnya melalui surat-surat kepada Nyonya Abendanon, perempuan Indonesia kini berpeluang untuk memiliki karir cemerlang diluar rumah. Lihatlah para CEO perempuan itu, atlet-atlet perempuan, tentara dan polisi perempuan, lihat pula para menteri-menteri perempuan itu dan politisi perempuan.

Emansipasi setengah hati

Diatas kertas laki-laki dan perempuan seolah setara, punya kesempatan yang sama. Begitukah? Kenyataannya, perempuan hampir selalu memiliki hambatan lebih besar saat ia berusaha mencapai cita-citanya ketimbang laki-laki. Perempuan yang sukses karirnya, tinggi pendidikannya kerap dibayang-bayangi oleh pandangan sinis sebagian masyarakat. Dianggap tidak becus mengurus rumah lah, dinilai menelantarkan keluarga lah, bahkan ada pula yang menilai pencapaian seorang perempuan hanya bisa diperoleh karena kemolekan tubuh atau kecantikannya. “Ah, dia sih bisa dapat promosi karena ngerayu bos. Diajak makan, ini itu.”

Akui saja, pergunjingan seperti itu pernah sampai ke telinga Anda bukan? Kenapa perempuan tidak bisa dihargai karena kemampuannya saja? Kenapa keberhasilannya harus disangkut pautkan dengan urusan fisik?

Di atas kertas, emansipasi terdengar manis. Perempuan Indonesia sukses mewujudkan emansipasi! Ada kuota 30% perwakilan di badan legislative, hebat! Lantas apa? Apakah serta merta hal itu mengubah nasib dan kedudukan kita sebagai seorang perempuan. Nyatanya, aturan yang dibuat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik itu tidak mudah dipenuhi. Masyarakat kita masih terpaku pada pemikiran kuno bahwa politik bukanlah dunia perempuan.

Realitas di lapangan, proses rekrutmen politisi perempuan oleh partai-partai politik itu tidak lebih dari sekedar dagelan. Demi keuntungan pragmatis, kemenangan suara terbanyak dalam election, Parpol lebih suka merekrut calon legislator perempuan yang cantik, yang bersuara merdu, bertubuh aduhai dan lebih bagus lagi kalau berduit. Urusan kemampuan, kinerja dan integritasi soal belakangan. Itukah yang kita sebut emansipasi?

Perempuan itu objek

Perempuan Indonesia masih kerap dipandang sebagai objek. Kita ini objek politik, objek kekerasan, objek seksual. Kita terkurung dalam sangkar emas yang disebut emansipasi. Dan bodohnya, ini tidak pernah benar-benar kita sadari. Pemikiran, dan cara pandang kita mengenai peran perempuan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat di era Kartini.

Memang betul, ada banyak perbaikan disana-sini. Ada banyak peluang yang disediakan buat perempuan, tapi cara pandang kita masih sama. Coba saja tanyakan orang-orang di luar sana, apa tugas utama perempuan? Sebagian besar, saya yakin, bakal menjawab melahirkan, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami. dan sebagainya. Aapapun perannya diluar rumah. Perempuan harus kembali ke “kodrat” nya untuk menjadi ibu dan istri.

Hal itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Bukankah rumah tangga itu dibangun atas kerjasama suami dan istri? Kalau begitu kenapa persoalan mengurus rumah dan anak hanya menjadi domain perempuan seorang? Bukankah itu seharusnya ditanggung bersama oleh partner hidupnya? Mengurus anak? Ya itu tugas suami dan istri. Mengurus rumah? Itu juga tugas suami dan istri. Kalau perempuan seringkali dibebani untuk mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga, kenapa beban yang sama, yaitu mengurus rumah dan anak tidak bisa dibebankan pula kepada laki-laki? Bukankah laki-laki dan perempuan setara?

Karena perempuan masih kerap dijadikan objek, itulah sebabnya mengapa kita masih kerap menjadi korban kekerasan dan pelecehan oleh laki-laki. Seolah belum cukup, perempuan-perempuan tak berdaya ini nanti juga harus menjadi korban dari lingkungan sosial dan bahkan tak jarang pula dari penegak hukum. Saya nggak tahu apa yang salah dalam masyarakat kita, tapi perempuan-perempuan korban kekerasan dan pelecehan ini malah kerap disalahkan atas musibah yang menimpa mereka. “Ah, pantas saja dilecehkan, dia naik angkot sendirian, malam-malam pula!” 

Halaman
12
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved