Tribunners / Citizen Journalism

Hak Angket KPK

Hak Angket untuk Menyelidiki KPK Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi

Pelaksanaan tugas KPK selaku penegak hukum pemberantasan korupsi harus dolindungi.

Hak Angket untuk Menyelidiki KPK Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Advokat Petrus Selestinus usai menghadiri Konferensi pers terkait pemberian kuasa kepada 149 advokat yang akan menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ketua FPI Muhammad Rizieq Shihab, yang digelar PP PMKRI di Gedung Margasiswa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). 

Oleh: Petrus Selestinus
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

TRIBUNNEWS.COM -  Pelaksaan tugas KPK selaku Penegak Hukum khususnya Pemberantasan Korupsi, maka alat kontrol untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK adalah Praperadilan dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimaba diatur dalam KUHAP, UU KPK dan UU Tipikor.

Kontrol itu bisa dilakukan oleh Tersangka/Korban yang melapor atau Masyarakat melalui Gugatan Praperadilan, Penggunaan Hak Ingkar dan Pembelaan dalam persidangan.

Oleh karena itu kontrol terhadap kinerja KPK melalui penggunaan Hak Angket DPR jelas merupakan penggunaan kekuasaan DPR secara berlebihan bahkan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

DPR RI seharusnya mengapresiasi prestasi spectacular KPK karena berhasila dalam mengungkap dugaan korupsi dalam kasus korupsi e-KTP, berhasil mengungkap besarnya kerugian negara dan berhasil membawa sejumlah orang yang diduga sebagai pelakunya menjadi Terdakwa di Pengadilan Tipikor.

Selain daripada itu harus dicatat bahwa hingga saat ini hanya satu atau dua orang terdakwa korupsi yang diputus bebas atau dengan kata lain hampir tidak ada terdakwa kasus korupsi hasil penyidikan dan penuntutan KPK diputus bebas.

Hampir 99,9% divonis bersalah sesuai dengan hasil penyidikan dan penuntutan dari Penyidik dan Penuntut Umum KPK.

Jika kita mencermati definisi Hak Angket menurut UUMD3 yaitu "Hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan", maka pembentukan Hak Angket DPR untuk KPK merupakan sebuah penyalahgunaan lembaga Hak Angket oleh DPR.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help