Tribunners / Citizen Journalism

Hak Angket KPK

Kewenangan Konstitusional KPK Vs Langkah Inkonstitusional Pansus Angket, Siapa yang Lebih Kuat?

Sikap pimpinan KPK yang tidak memberikan izin kepada Miryam S Haryani untuk hadiri dan didengar sebagai sikap terpuji yang wajib diapresiasi.

Kewenangan Konstitusional KPK Vs Langkah Inkonstitusional Pansus Angket, Siapa yang Lebih Kuat?
youtube
Suasana ruang rapat pimpinan DPR jelang rapat perdana Pansus Angket KPK, Rabu (7/6/2017). 

SIKAP tegas pimpinan KPK berupa "tidak akan memberikan izin kepada Miryam S Haryani untuk hadiri dan didengar dalam rangka penyelidikan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, sebagai "sikap terpuji" yang wajib diapresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat.

Sikap tegas yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak akhirnya datang juga tepat pada waktunya.

Ini tentu saja memiliki kolerasi dengan posisi independensi KPK dan kuatnya dukungan publik terhadap KPK yang selama ini konsisten menjaga independensinya.

Kuatnya dukungan publik atas sikap KPK ini juga menandakan bahwa sikap Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK bertentangan dengan keinginan publik atau dengan kata lain pembentukan Pansus Hak Angket DPR tidak untuk kepentingan publik.

KPK sudah menerima Surat Permintaan Izin pada tanggal 15 Juni 2017, untuk pemeriksaan pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017, namun Pimpinan KPK secara tegas menyatakan sikapnya menolak mengizinkan Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan itu.

Kita berharap Miryam S Haryani pun dapat mengambil sikap yang sama dengan pimpinan KPK yaitu menolak memenuhi panggilan Pansus Hak Angket DPR RI, dengan alasan kasus yang sedang dihadapinya itu masih berproses hukum di KPK dan Pengadilan Tipikor.

Terlebih-lebih posisi Miryam S Haryani sudah menjadi tersangka dan berada dalam tahanan KPK.

Kita berharap Miryam S Haryani bersikap sama dengan pimpinan KPK, agar Miryam S Haryani tidak boleh lagi hanya menjadi alat segelintir Anggota DPR yang patut diduga memiliki egenda untuk menggagalkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek nasional pengadaan e-KTP.

Sikap tegas pimpinan KPK ini memberi signal bahwa KPK tidak akan segan-segan menetapkan sebagai tersangka siapa saja yang menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Di dalam UU MD3 maupun di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemanggilan terhadap seseorang yang sedang berada dalam tahanan (RUTAN) Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim untuk kepentingan lain di luar tujuan penahanan itu sendiri.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help