Tribunners / Citizen Journalism

Pengelolaan Gas di Sumatera Utara, Penugasan Negara atau Monopoli?

agak aneh jika ada tuduhan dari Ketua KPPU bahwa telah terjadi praktik monopoli dalam pelaksanaan distribusi gas di Sumut

Pengelolaan Gas di Sumatera Utara, Penugasan Negara atau Monopoli?
Istimewa/PGN
ilustrasi 

Oleh: Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

TRIBUNNEWS.COM - Gas bumi merupakan salah satu sektor strategis yang harus dikuasai oleh negara. Secara spesifik, gas bumi merupakan bagian dari komoditas yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Mahkamah Konstitusi menafsir makna penguasaan negara tersebut dengan adanya lima bentuk secara bersamaan yang dilakukan oleh negara, yakni pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, dan pengelolaan. Dalam hal pengelolaan, bentuk penguasaan negara tersebut, termasuk untuk gas bumi, diejawantahkan dalam bentuk pengelolaan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Posisi dominan atau monopoli dapat diperoleh melalui regulasi dan kemampuannya. Dalam sektor gas, pembagian tugas pengelolaan untuk sektor produksi minyak dan gas (hulu) dan gas bumi di hilir pada awalnya dibagi dengan bentuk pengelolaan produksi hulu migas oleh Pertamina, dan pengelolaan hilir gas bumi oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dibentuk dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 perihal Pembubaran Sejumlah Perusahaan Negara, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan.

Secara konseptual, PGN seharusnya menguasai sektor hilir gas bumi, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).

Monopoli oleh Konstitusi

Industri gas bumi adalah industri yang tetap teregulasi sehingga tidak dapat dilakukan penerapan harga gas seenaknya. Akan tetapi, dalam praktik sejauh ini, PGN adalah satu-satunya badan usaha yang melaporkan harga gasnya. Saat ini terdapat hampir 80 badan usaha niaga hilir gas bumi dan tidak semua melaporkan harga gasnya.

Bahkan ditengarai banyak di antaranya yang menerapkan marjin yang tidak wajar. Misalnya, badan usaha yang tidak memiliki infrastruktur menerapkan marjin sampai 1 dollar AS per juta British Thermal Unit (MMBtu) atau bahkan lebih. Badan usaha dengan pipa hanya sekitar 1 km pun bisa mematok marjin lebih besar ketimbang PGN dengan pengelolaan pipa distribusi sampai 4.500 km.

Saat ini pasokan gas untuk Medan dan sekitarnya berasal dari pasokan gas konvensional di lapangan Pangkalan Susu dan pasokan dari jalur Arun-Belawan. Pada 2015, pasokan gas ke Sumut berasal dari Arun-Belawan berupa LNG. Mata rantai gas untuk Sumut berasal dari gas konvensional Pangkalan Susu oleh Pertamina EP dan LNG dari Arun-Belawan yang alokasi gasnya sebenarnya untuk Pertamina namun dialihkan kepada Pertagas Niaga –badan usaha niaga tanpa fasilitas yang merupakan anak usaha Pertamina.

Kondisi itu menjadikan pasokan gas dari Arun-Belawan yang berasal dari LNG Bontang diregasifikasi oleh Perta Arun, ditransmisikan ke Arun-Belawan oleh Pertagas, diniagakan tanpa fasilitas oleh Pertagas Niaga, dan kemudian dengan infrastruktur gas didistribusi kepada pengguna akhir oleh PGN. Sementara pasokan gas konvensional cukup tiga rantai, yaitu dari produsen gas Pangkalan Susu oleh Pertamina EP, transmisi Pangkalan Susu-Belawan oleh Pertamina, dan niaga gas berfasilitas jaringan distribusi oleh PGN.

Halaman
123
Editor: Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help