Tribunners / Citizen Journalism

Aturan Baru Barang Kiriman, Dukungan untuk Pelaku Usaha E-Commerce

Berkembangnya bisnis penjualan online berdampak langsung terhadap meningkatnya volume pengiriman barang, kiriman pos, dari dan ke luar negeri.

Aturan Baru Barang Kiriman, Dukungan untuk Pelaku Usaha E-Commerce
TRIBUN/HO
Pekerja melakukan pengemasan dan pengecekan barang belanjaan di sebuah store milik Lazada Online Shop jelang Hari Belanja Online (Harbolnas) Nasional, Jumat (9/12/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mendukung kelancaran bisnis e-commerce, khususnya pengiriman barang dari luar negeri, Bea dan Cukai telah menerbitkan aturan pelaksanaan tentang ketentuan impor barang kiriman.

Pertumbuhan bisnis e-commerce sendiri kini meningkat dengan pesat. Berkembangnya bisnis penjualan online berdampak langsung terhadap meningkatnya volume pengiriman barang, kiriman pos, dari dan ke luar negeri.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid 14 tentang e-Commerce, pemerintah berupaya mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-182/PMK.04/2016 tentang ketentuan impor barang kiriman.

Kebijakan ini selain dilatarbelakangi untuk mendorong pertumbuhan e-commerce, juga untuk mendukung peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), sebagai Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector dan Revenue Collector.

Selama ini dalam pelayanan dan pengawasan barang kiriman, Bea Cukai sering menerima keluhan dari masyarakat. Misalnya, terkait sulitnya informasi yang diperoleh tentang posisi dan proses barang kiriman yang seharusnya mereka terima.

Sementara, penyelenggara pos sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan penerima barang, tidak mempunyai sistem yang bisa mengakomodir informasi detil tentang hal tersebut.

Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat, yang menganggap Bea Cukai mempersulit pengeluaran barang kiriman dari luar negeri.

Ketentuan Barang Kiriman

Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan Kementerian Keuangan tersebut, Bea Cukai telah menerbitkan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal No. PER-2/BC/2017 yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, akurasi, dan kemudahan perhitungan pengenaan bea masuk, serta penelusuran barang kiriman.

Peraturan ini dinilai akan lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha e-commerce serta lebih memperjelas beban dan tanggungjawab yang ditanggung oleh penerima barang.

Halaman
1234
Editor: Choirul Arifin
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help