Tribunners / Citizen Journalism

Demokrasi Asesoris Ancaman Serius Bagi Indonesia

Akhir-akhir ini, isu demokratisasi di Indonesia banyak mendapat sorotan. Pangkalnya, banyak kasus yang ditimbulkan oleh tindakan represif

Demokrasi Asesoris Ancaman Serius Bagi Indonesia
Dokumen Cisfed
Farouk Abdullah Alwiny

Tulisan Farouk Abdullah Alwyni *)

TRIBUNNEWS.COM -- Akhir-akhir ini, isu demokratisasi di Indonesia banyak mendapat sorotan. Pangkalnya, banyak kasus yang ditimbulkan oleh tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum dan sekelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Tak pelak, isu kriminalisasi menyeruak ketika sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintah diproses hukum dengan perlakuan yang berbeda.

Memang, tak bisa dipungkiri iklim demokrasi di tanah air sedang mengalami fluktuasi, bahkan cenderung terjadi penurunan kualitas. Ini setidaknya terekam dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Ternyata pada 2016, IDI mengalami kemunduran dari 72,82 menjadi 70,09 atau terperosok 2,73 poin. Misalnya, aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 3,85 poin, hak-hak politik 0,53 poin, dan lembaga demokrasi 4,82 poin. Variabel lain yang mengalami penurunan cukup tajam adalah peran partai politik dan birokrasi pemerintah daerah yang masing-masing sebesar 6,80 poin dan 5,60 poin.

Dengan kondisi demikian, tidak mengherankan jika ada pegiat sosial media yang vokal digiring ke bui. Atau mantan wartawan yang menulis artikel soal tokoh penguasa massa lalu teracam penjara karena dianggap mencemarkan nama baik. Sedangkan elite politik yang berstatus tersangka masih tebar pesona bahkan bisa bebas dengan berbagai upaya intervensi hukum.

Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini hanya sekadar demokrasi aksesoris, yang penuh symbol-simbol, yang belum menyentuh aspek substantive dari demokrasi itu sendiri. Memang, rakyat terlibat dalam pesta politik baik itu di tingkat daerah atau pilkada, pemilu legislatif dan pilpres.

Tapi esensi dari demokasi ini belum mampu menciptakan model pemerintahan yang lebih melindungi dan menyejahterakan rakyat, ataupun menciptakan birokrasi yang mudah dan melayani, serta penegakan hukum secara adil. Demokrasi asesoris seperti ini hanya menghasilkan elite elite politik yang memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Mereka sibuk rebutan jabatan dan kekuasan, bukan komitmen mensejahterakan karena menyadari posisinya sebagai pelayan rakyat.

Dalam konteks negara yang lebih maju, demokrasi akan berkembang pada penghormatan terhadap hak hak sipil, rakyat dilindungi dan mendapat perlakuan sama di depan hukum. Namun yang terjadi saat ini justru mereka yang punya jabatan atau berada di lingkaran kekuasaan mendapat perlakuan istimewa dari aparat ketika tersandung kasus hukum.

Sedangkan rakyat yang kritis terhadap pemerintah lewat media sosial bisa dengan mudahnya ditangkap dan dipidanakan layaknya penjahat kambuhan. Kondisi ini berbahaya dan tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kebebasan berpendapat untuk checks and balances terhadap kebijakan pemerintah.

Kemudian, fenomena biasnya antara fungsi kritik dengan pencemaran nama baik menjadi tantangan bagi proses demokrasi di Indonesia. Kritik sosial terhadap pejabat negara atau pihak yang berkuasa ini penting sebagai cerminan dari semangat demokrasi.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help