Tribunners / Citizen Journalism

Korupsi KTP Elektronik

Keluarkan Surat Penolakan Pemeriksaan Setnov, Setjen DPR RI Menyalahgunakan Wewenang

Cara yang dipakai untuk meloloskan Setya Novanto dari pemeriksaan KPK, merupakan bentuk upaya mencatut nama lembaga Kepresidenan yang dilakukan oleh S

Keluarkan Surat Penolakan Pemeriksaan Setnov, Setjen DPR RI Menyalahgunakan Wewenang
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Ditulis oleh Tribunners, Petrus Selestinus (Advokat Peradi)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cara yang dipakai untuk meloloskan Setya Novanto dari pemeriksaan KPK, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Pada tanggal 6 November 2017, surat dikirimkan oleh DPR RI, ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, kepada KPK, yang menyatakan menolak pemeriksaan terhadap Setya Novanto karena harus disertai dengan izin tertulis Presiden RI

Ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan Lembaga DPR, karena surat panggilan KPK tidak ditujukan kepada institusi tetapi kepada Setya Novanto, karenanya bukan wewenang Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan penolakan atau keberatan.

Ini adalah bentuk perlawanan secara terbuka oleh Setya Novanto untuk kesekian kalinya menggunakan Lembaga DPR ketika menghadapi panggilan KPK sekaligus merusak Lembaga DPR RI sendiri.

Pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto untuk menjadi saksi, "wajib hukumnya" dipenuhi, bukan saja karena kapasitas Setya Novanto sebagai seorang warga negara akan tetapi juga sebagai seorang penyelenggara negara.

Oleh karena itu menjadi saksi adalah salah satu dari tujuh kewajiban penyelenggara negara menurut ketentuan pasal 5 UU No 28 Tahun 1999.

Apalagi Penyidik KPK berdasarkan bukti-bukti yang ada, nama Setya Novanto disebut-sebut atau tertera dalam dokumen atau rekaman atau sadapan sehingga dianggap memiliki pengetahuan memadai, guna membuat perkara menjadi terang dan menemukan siapa yang menjadi tersangka pelakunya.

Dengan demikian yang berwenang untuk mengajukan surat keberatan kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa Setya Novanto sebagai saksi atau tersangka hanyalah Setya Novanto sendiri atau kuasa hukumnya.

Penggunaan Lembaga atau Organ Lembaga DPR RI, Sekretaris Jenderal, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang lembaga negara atau menjadikan lembaga DPR RI dan Presiden RI sebagai perisai untuk menghalang-halangi pelaksanaan tugas KPK.

Karena KPK tidak memanggil Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI tetapi dalam kapasitas sebagai seorang saksi yang kebetulan menjabat Ketua DPR RI.

Penolakan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menghadapkan Setya Novanto sebagai saksi di KPK dengan alasan belum adanya izin dari Presiden, selain tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai nilai hukum apapun karena ketentuan pasal 245 ayat (3) UU MD3 No. 42 Tahun 2014 tidak memberlakukan izin Presiden untuk memeriksa Anggota DPR dalam perkara tindak pidana khusus, juga hal demikian merupakan tindakan kesewenang-wenangan pimpinan DPR RI yang pada gilirannya mempersulit posisi Setya Novanto dan berpotensi dikenakan tindak pidana baru berupa menghalang-halangi Penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi.

Yang perlu diwaspadai adalah Setya Novanto bukan saja menjadikan lembaga DPR RI sebagai perisai untuk berlindung dan menghindar dari panggilan KPK, tetapi Setya Novanto dan Sekjen DPR RI-pun tidak segan-segan mencoba menarik Presiden Jokowi masuk di dalam proses hukum perkara korupsi e-KTP untuk menghalang-halangi KPK dalam penyidikan perkara korupsi proyek e-KTP.

Padahal baik Sekjen DPR RI maupun Setya Novanto tahu bahwa UU MD3 dan Putusan MK telah membatalkan perihal perlakuan khusus terhadap pejabat negara dalam proses peradilan pidana khusus, termasuk panggilan KPK dalam perkara kasus korupsi.

Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help