Tribunners / Citizen Journalism

Pokja Identitas Hukum Desak Pemerintah Akhiri Diskriminasi Berbasis Agama, Kepercayaan dan Keyakinan

Pokja juga mengajak semua pihak untuk mengawasi dan membantu penghapusan perlakuan diskriminatif berbasis agama/kepercayaan/keyakinan

JAKARTA - PEMENUHAN dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau identitas hukum, di antaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan adalah hak setiap individu.

Hak ini melekat sebagai pengakuan atas keberadaan dan perlindungan negara pada setiap warganya.

Hak ini wajib dipenuhi pemerintah tanpa diskriminasi berbasis ras, etnis, keyakinan, golongan, dan identitas seksual.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang menganulir Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) secara final dan pemaknaan“agama” sebagai mencakup “agama dan kepercayaan ”dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan sebuah kemajuan di arah yang tepat.

Putusan ini menegaskan hak konstitusional yang setara bagi setiap warganegara dalam berkeyakinan, dan tidak hanya terbatas pada enam agama yang “diakui” negara.

Ini juga menguatkan semangat inklusif dan non-diskriminasi yang melandasi UU Adminduk secara keseluruhan.

Meski ini adalah kemenangan, kita tidak boleh lalai pada praktik-praktik diskriminasi di sektor publik yang lebih dari sekedar pengosongan atau pengisian kolom agama.

Baca: Agar Meyakinkan, Komplotan Penipu Ini Berpenampilan Seperti Tokoh Agama, Pakai Sorban dan Kopiah

Beberapa pemberitaan dan publikasi mendokumentasikan kesulitan para penganut kepercayaan untuk mendaftarkan diri dan keluarga serta mencatatkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan norma kepercayaan mereka.

Ada pula dokumentasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat adat seperti Orang Rimba yang dikondisikan untuk mengaku menganut salah satu agama dominan untuk kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan(BBC Indonesia 2017).

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help