Tribunners / Citizen Journalism

Sumber Energi Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Ini terjadi karena tarik menarik antara upaya hukum dan upaya kesehatan dalam penanganan penyalahguna narkotika

Sumber Energi Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia
Tribun Batam
ilustrasi narkoba 

TRIBUNNERS - Proses penegakan hukum dengan menahan penyalah guna dan berakhir dengan vonis penjara menjadi sorotan masyarakat, karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang undang narkotika dan dapat menjadi sumber enerji dalam berkembangnya peredaran gelap narkotika di indonesia .

Ini terjadi karena tarik menarik antara upaya hukum dan upaya kesehatan dalam penanganan penyalahguna narkotika dan dimenangkan oleh penegakan hukum dengan criminal justice systemnya sehingga bermuara di penjara.

Baca: 5 Gejala Awal Kanker Paru yang Harus Diketahui

Namun mengabaikan prinsip khusus penegakan hukum yang terintegrasi dengan upaya pemulihan kesehatan yang menjadi rohnya undang undang narkotika kita dan menjadi cita cita bangsa indonesia serta bangsa bangsa di dunia.

Secara yuridis indonesia menganut sistem pemidanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna sejak pemerintah menyetujui konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yg mengubahnya, menjadi uu no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

Di mana undang undang no 8 tahun 1976 ini mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dan upaya kesehatan dengan sistem pemidanaan rehabilitasi dalam menangani penyalah guna narkotika. Selanjutnya UU no 8 tahun 1976 ini menjadi "UUD" kita dalam penanganan masalah narkotika di indonesia

Berdasarkan UU tersebut dibuatlah undang undang narkotika indonesia mulai undang undang narkotika tahun 1976 kemudian diubah dengan UU narkotika tahun 1997 dan terakhir menjadi UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perspektif ketiga undang undang narkotika tersebut sama persis dengan induknya dalam menangani penyalah guna narkotika yaitu mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dan upaya kesehatan.

Perspektif undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini juga mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan upaya pemulihan, menggunakan doble track system pemidanaan, dimana khusus terhadap pengedar dan kelompoknya menggunakan Criminal Justice System ( CJS ) bermuara pada pidana penjara.

Sedangkan terhadap penyalah guna dan kelompoknya menggunakan Rehabilitation Justice System ( RJS ) yaitu proses pertanggungan jawab secara kriminal, penghukumannya keluar dari penghukuman kriminal menjadi penghukuman non kriminal .

Halaman
1234
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help